Pemprov Sulut dan BKKBN RI Dorong Percepatan Penanganan Stunting

oleh -
Tampak pelaksanaan kunjungan kerja Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo yang didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Wakil Ketua TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Tanos di Kabupaten Bolmut. (istimewa)

BOLMUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI sepakat mendorong percepatan penanganan stunting di Bumi Nyiur Melambai.

Itu terkuak dalam kegiatan kunjungan kerja Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw dan Wakil Ketua TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Tanos di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), Selasa (25/5/2021).

Kesempatan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan arahannya terkait program khusus BKKBN RI di tahun 2021.

“Program pertama yakni screening (penapisan). Sesuai catatan setiap tahun ada sebanyak dua juta pasangan menikah di Indonesia. Jadi, screening pra nikah penting bagi calon ibu dan anaknya. Program ini sudah diterapkan di Kabupaten Bolmut,” ungkap Hasto.

Lanjutnya, program kedua yaitu pendampingan keluarga untuk ibu hamil dan menyusui oleh kader-kader BKKBN.

“Program ketiga adalah masa interval. Karena sesuai laporan hanya 30 persen pasangan suami istri yang ikut KB. Makanya pemasangan KB juga kita dorong usai melahirkan,” paparnya.

Ia menjelaskan, pasangan suami istri harus memahami soal jarak kehamilan.

“Jika anak yang lahir jaraknya tiga tahun maka akan lebih baik untuk menghindari stunting. Itulah yang menjadi program unggulan kami dalam upaya mencegah stunting,” tandasnya.

Sementara itu, Wagub Steven Kandouw mengajak masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bergotong royong dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Bolmut dan Provinsi Sulut umumnya.

“Pak Gubernur Olly Dondokambey inginkan percepatan penanganan stunting harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder agar ditantangi secara bersama,” tuturnya.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini mengatakan, penanganan stunting bukan tugas semata dari BKKBN Pusat, tetapi menjadi tugas bersama baik Pemprov Sulut dan pemda di kabupaten/kota.

“Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Tapi harus secara bersama atau gotong royong supaya hasilnya bisa maksimal. Inilah yang menjadi keinginan pak gubernur,” terangnya.

Kandouw mengingatkan soal sinergi dan koordinasi yang dinilai sangat penting untuk mendorong percepatan penanganan stunting di Sulut.

“Masalah stunting ini dampaknya sangat buruk karena hubungannya dengan masa depan bangsa. Makanya sudah menjadi kewajiban kita bersama mensupport program pemerintah pusat di daerah dalam upaya penanganan stunting tersebut,” tandasnya. (rivco tololiu)