Penjelasan Ferry Liando Terkait Jabatan Kosong Wakil Bupati Sangihe

oleh -
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Unsrat, Ferry Daud Liando. (istimewa)

MANADO- Kabar duka menyelimuti masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Wakil Bupati Helmud “Embo” Hontong meninggal dunia dalam perjalanan ke Manado dari Bali dan transit di Makasar, Rabu (9/6/2021). Bagaimana dengan aturan terkait jabatan Wakil Bupati yang kosong akibat meninggal dunia?

Pengamat Politik Ferry Liando mengatakan, pertama sampaikan turut berduka atas meninggalnya bapak Wakil Bupati Sangihe.

“Dalam hal terjadi kekosongan wakil kepala daerah akibat meninggal maka untuk mengganti jabatan itu tidak perlu dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat akan tetapi hanya di pilih oleh DPRD Sangihe,” ujar Liando, kepada SINDOMANADO.COM, Rabu (9/6/2021).

Menurut dia, sesuai peraturan pemerintah No 12 tahun 2018 tentang penyusunan tatib DPRD menyebutkan bahwa tugas DPRD adalah salah satunya memilih Kepala daerah dan Wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Menurut Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil bupati ke DPRD Sanghie melalui bupati untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRD.

“Namun demikian pemilihan untuk pengisian jabatan penganti oleh DPRD dapat dilakukan apabila jabatan wakil kepala daerah masih tersisa waktu diatas 18 bulan. Jika masa jabatan tidak lagi sampai 18 bulan maka jabatan itu akan dibiarkan kosong,” jelas dia.

Lanjut dia, pasangan pak Jabes Gaghana dan wakilnya pak Helmud dilantik pada 22 Mei 2017, dengan demikan akhir masa jabatan mereka berakhir pada 22 Mei 2022.

“Jika dihitung sejak sekarang sampai 22 Mei 2022 maka tidak lagi mencukupi 18 bulan. Dengan demikan posisi itu tetap dinyatakan kosong sampai masa jabatan berakhir,” pungkas dia. (valentino warouw)