Dinas P3AD Sulut Ikut Rakornas, Menteri PPPA Tekankan Soal Sinergitas dan Lima Isu Prioritas

oleh -
Kepala Dinas P3AD Sulut Ir Nelda Luntungan Msi mengikuti Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (istimewa)

BALI – Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (P3AD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Nelda Luntungan Msi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlangsung di Bali 16-18 Juni 2021.

Rakor tersebut dibuka langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga yang mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak” yang dilaksanakan secara offline dan online.

Menteri Bintang dalam sambutannya menyatakan berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, dari total penduduk Indonesia, sekitar 49,42%-nya adalah perempuan, sementara 31,6%-nya adalah anak-anak.

“Sayangnya masih banyak kelompok perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan dan isu perempuan dan anak adalah isu yang kompleks,” ungkapnya.

Kepala Dinas P3AD Sulut Ir Nelda Luntungan Msi dan Menteri PPA Bintang Puspayoga. (istimewa)

Sebabnya Menteri Bintang menegaskan diperlukan adanya kerja bersama atau sinergi dengan melibatkan banyak pihak. Sinergi menjadi salah satu kunci dalam proses pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sinergi diperlukan agar Indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan juga Renstra Kemen PPPA juga menjadi indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA di daerah,” bebernya.

Menteri Bintang mengingatkan kembali bahwa pada periode 2020 – 2024 Presiden memberi arahan kepada Kemen PPPA untuk fokus pada penanganan 5 isu prioritas, yaitu:

1.          Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender;

2.         Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;

3.         Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4.         Penurunan pekerja anak; dan

5.         Pencegahan perkawinan anak.

Dari kelima isu prioritas tersebut, Menteri Bintang menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan secara ekonomi melalui kewirausahaan adalah hulunya. Dari berbagai kasus yang terjadi dan evaluasi yang telah dilakukan, ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, dan pekerja anak.

Menteri Bintang menambahkan salah satu cara untuk mewujudkan arahan Presiden tersebut adalah dengan menginisiasi pembentukan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang sudah dideklarasikan bersama pada November 2020.

“Tahun 2021 ini Kemen PPPA menginisiasi pembentukan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Desa RPPA) yang berkerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini karena sebagian besar perempuan dan anak bertempat tinggal di desa sehingga aksinya akan lebih efektif jika dimulai dari tingkat desa,” tukasnya.

Desa RPPA menurut Menteri Bintang adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

“Pengembangan Desa RPPA menurut Menteri Bintang harus melibatkan semua pihak yang ada di desa, mulai dari para tokoh, organisasi, relawan, kader-kader, dan tentunya perempuan dan anak. Dengan melibatkan dan mendengarkan suara perempuan dan anak diharapkan dapat diketahui solusi paling tepat dari permasalahan yang mereka alami,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung upaya penyedia layanan bagi korban kekerasan, Menteri Bintang mendorong pemerintah daerah membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA dan Permen PPPA 11/2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA.

“Saat ini baru 29 provinsi dan 134 kabupaten/kota yang sudah memiliki UPTD-PPA. Ini masih menjadi pekerjaan rumah panjang bagi kabupaten/kota. Kami masih terus koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pembentukan UPTD PPPA dan akan mengawal terus proses pembentukan UPTD PPA di daerah. Saya memberikan apresiasi untuk Provinsi Lampung dan Riau yang telah 100% melakukan pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semoga prestasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten/kota lainnya,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga berharap agar para pimpinan daerah juga dapat melibatkan juga Forum Anak di yang sudah terbentuk di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota hingga tingkat Desa/Kelurahan dan melibatkan mereka dalam Musrenbangdes.

“Semoga pertemuan selama tiga hari ini dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait urusan PPPA dengan lebih baik lagi ke depan, untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia lebih berkualitas. Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju!” tegas Menteri Bintang. (rivco tololiu)