Waspada Pinjaman Online Ilegal Lewat SMS

oleh
Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Kini penawaran pinjaman online (Pinjol) ilegal kian marak terjadi. Tak hanya lewat media sosial saja, namun penawaran semacam ini banyak juga dikirimkan melalui sarana pesan singkat atau SMS.

Masyarakat pun diminta waspada dan tak mudah tergiur dengan pinjol ilegal seperti ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing seperti dikutip dari Sindonews, Minggu (20/6/2021).

“Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran pinjol melalui SMS adalah ilegal. Masyarakat diminta langsung blokir nomor yang mengirim penawaran pinjol melalui SMS,” tutur Tongam.

Lanjutnya, nomor kontak pinjol ilegal ini bisa berganti-ganti setiap saat. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat merupakan yang utama dilakukan agar tidak mengakses link pinjol melalui SMS. “Edukasi ke masyarakat merupakan yang utama kita lakukan agar tidak mengakses link pinjol melalui SMS,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis sampai dengan 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin sebanyak 125 perusahaan.

Terdapat penambahan delapan penyelenggara fintech lending berizin yaitu, PT Duha Madani Syariah, PT Sol Mitra Fintec, PT Satustop Finansial Solusi, PT Dana Bagus Indonesia, PT Fintek Digital Indonesia, PT Solusi Teknologi Finansial, PT Komunal Finansial Indonesia, dan PT Cerita Teknologi Indonesia.

Selain itu, terdapat enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending yaitu, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Teknologi Finansial Asia, dan PT Artha Simo Indonesia.

Hal ini dikarenakan mereka belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun, pembatalan tanda terdaftar PT Empat Kali Indonesia dan PT Indo Fintek Digital dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara dalam meneruskan kegiatan operasional mereka. (Fernando Rumetor)