Gaji Guru Honorer Salah Satu SD di Modoinding Diduga Dipangkas Pihak Sekolah

oleh -
Dewi Laya, guru honorer. (FOTO: Istimewa)

MANADO- Dewi Laya, guru honorer di SD Inpres Makaaroyen Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) adalah salah satu dari sekian guru honorer yang mengeluhkan tunjanganya yang tergolong kecil, namun diduga juga masih dipangkas oleh pihak sekolah.

“Untuk nominalnya sendiri Rp300.000 per bulan, jumlah ini yang saya terima selama pandemi Covid-19 berlangsung yakni tahap I dan II tahun 2021,” ungkapnya kepada Sindomanado.com Kamis (29/7/2021).

Dia mempertanyakan apakah Rp300.000 sudah sesuai dengan skema penyaluran BOS di masa pandemi.

“Ada dua orang tenaga honorer, termasuk saya. Kurang lebih hampir enam tahun saya mengajar di sekolah yang sama meskipun upahnya jauh dari kata cukup. Kami dengan setulus hati mengajar di sekolah tersebut, bahkan saya mengajar di dua kelas sekaligus,” bebernya.

Tunjangan gaji honorer Dewi beserta satu orang tenaga honorer di sekolah tersebut diambil dari dana BOS (Bantuan operasional sekolah).

“Selama Pandemi Covid-19 berlangsung yakni tahap I dan II tahun 2021 gaji yang saya terima hanya sebesar Rp300 ribu. Lebih sedikit dibanding tahap III di tahun 2020 yakni Rp400 ribu per bulan, waktu itu teman saya hanya terima Rp300 ribu per bulan dikarenakan namanya belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah,”ujarnya.

Sebelumnya, pihak sekolah tempat Dewi mengajar telah mentransfer gaji selama satu caturwulan, namun menurutnya ada pemotongan dari pihak sekolah yang dirasanya tidak sesuai.

“Ternyata benar, sudah masuk uang sejumlah Rp1.700.000 yang tentunya berasal dari dana BOS. Rp300 ribu x 4 bulan adalah Rp1, 2 juta untuk gaji bulanan, ditambah Rp125.000 x 4 bulan adalah Rp500.000 untuk insentif karena mengajar di 2 kelas berbeda, disebabkan sekolah kekurangan guru bantu,” ungkapnya.

Merasa ada yang tidak sesuai, Dewi menanyakan kepada Kepala Sekolah tempatnya mengajar terkait pemotongan yang dirasanya janggal.

“Menurut Kepsek sendiri, gaji kami ditransfer lebih sedikit karena adanya belanja modal yang besar, namun tidak jelas apa saja yang dibelanjakan mengingat dimasa pandemi pembelajaran secara langsung terbatas dan secara daring sesuai instruksi pemerintah,” ujarnya.

Dewi menanyakan mengapa di masa Pandemi Covid-19 ini pihak sekolah malah memangkas gajinya, padahal kebijakan pemerintah di masa pandemi gaji honorer 50% dari dana BOS.

“Yang seharusnya yang saya terima bertambah, malah yang kami terima hanya Rp300.000 per bulan? Apakah laporan pertanggungjawaban dana BOS sekolah sudah sesuai?” tanyanya.

Menanggapi polemik gaji guru honorer di masa pandemi yang diduga dipangkas secara sepihak, pengamat pendidikan Ivan Wullur menyesalkan hal tersebut.

“Yang saya tahu kebijakan pemerintah terkait guru honorer di masa pandemi ini sekolah bisa membayar gaji guru honorer hingga 50% dari BOS dengan menghapus syarat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), saya pikir hal ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada para guru honorer di Indonesia,” ungkap Dosen fakultas di llmu pendidikan UNIMA tersebut.

Menurut dia, pihak terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat perlu turun tangan dan menyelesaikan bilamana ada polemik semacam ini.

“Tentunya dari dinas terkait harus turun langsung. Permasalahan yang dialami ibu Dewi mungkin hanya satu dari sekian banyak guru honorer yang mengeluhkan kecilnya tunjangan, apalagi di masa pandemi ini,” pungkasnya. (Deidy Wuisan)