BOLMUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mendorong program pemberdayaan dan perlindungan anak di kabupaten/kota.
Itu terlihat dari kunjungan kerja (kunker) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (P3AD), dr Kartika Devi Tanos di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), Rabu (28/7/2021).
Devi Tanos meresmikan langsung Sekretariat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan mengukuhkan Forum Anak Bolmut.
Ia juga memantau proses pelaksanaan vaksinasi anak usia 12-17 tahun dengan didampingi Bupati Bolmut, Depri Pontoh dan Ketua TP-PKK Bolmut, Ainun Talibo beserta pejabat terkait di Pemkab Bolmut.
“Pemprov Sulut saat ini dilibatkan secara langsung dalam peningkatan layanan Puspaga di Kabupaten Bolmut,” ungkapnya.
Mantan Noni Sulut ini juga turut membawakan materi saat mengukuhkan Forum Anak Bolmut.
“Jumlah anak dengan usia 0-17 tahun di Provinsi Sulut tergolong besar sekira 31 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Bolmut memiliki populasi anak sebesar 35 persen dari jumlah penduduk. Sehingga ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah agar pembangunan anak di Bolmut bisa dilakukan secara maksimal,” tuturnya.
“Saya berharap agar semua hak pemenuhan anak bisa dimasukkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Devi Tanos mengaku akan mendukung Pemkab Bolmut untuk mewujudkan Bolmut sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Sulut ini berada di ranking 11 angka perkawinan anak. Ini termasuk tinggi. Saya ingin menyampaikan bahwa Forum Anak dan pemerintah daerah harus kerja keras. Agar angka perkawinan anak,” sebutnya.
“Karena akan banyak dampak yang diterima anak jika melakukan perlawanan usia dini. Mulai dari tingkat putus sekolah, mengganggu kesehatan perempuan, bisa menyebabkan generasi stunting serta KDRT,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Bolmut Depri Pontoh dalam arahannya mengatakan ini adalah upaya strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, Pemkab Bolmut meletakkan pembangunan perempuan dan anak sebagai hal yang sangat penting dan strategi.
“Itu juga tertuang dalam RPJMD dalam satu misi mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya. Arah kebijakan Pemkab ini dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang sesuai dengan kondisi daerah,” tandasnya. (rivco tololiu)
