MANADO – Pemerintah Provinsi Salawesi Utara (Sulut) men-support PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) untuk percepat digitalisasi di Bumi Nyiur Melambai.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat menerima kunjungan kerja dan audensi Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (10/12/2021).

“Pertemuan ini terkait pemanfaatan solusi digital, diantaranya Satu Data Indonesia dan Pasar Digital (PaDi) UMKM di lingkup pemerintah provinsi dan kota/kabupaten,” ungkap Fajrin.

Selain audiensi, Fajrin juga menyaksikan penandatanganan Minute of Meeting (notulensi) Satu Data antara General Manager Telkom Manado, Lonely Baringin Mangaranap dengan Pemkot Manado, Pemkot Tomohon dan Pemkab Minahasa Utara, diwakilkan oleh kepala pemerintahan masing-masing daerah.

“Terima kasih atas kesediaan Pemprov Sulawesi Utara yang menyambut baik inisiatif digitalisasi Telkom di provinsi nyiur melambai ini. Saat ini, Telkom terus mengakselerasi transformasi digital yang tengah dilakukan. Kehadiran beragam solusi dan layanan digital milik Telkom merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat digitalisasi ekosistem dan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyampaikan Pemprov Sulut siap untuk bersinergi bersama Telkom dalam rangka mendigitalisasi Sulawesi Utara.

“Hal ini sejalan dengan Misi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang berfokus pada pengembangan digital untuk menghadapi ketidakpastian dari pandemi covid yang masih berlangsung,” tukasnya.

Sekedar diketahui, untuk mendukung pemerintah di Sulawesi Utara dalam pengelolaan data yang terintegrasi, Telkom menyediakan digitalisasi Satu Data melalui BigBox, platform full stack big data untuk korporasi dan pemerintah.

Platform BigBox dilengkapi dengan kemampuan untuk menjadi repository yang mendukung pengolahan data yang terstandarisasi dalam memberikan dukungan khususnya program Satu Data Indonesia. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk menyatukan data yang tersebar dalam Satu Manajemen Data, serta pengambilan dan pengelolaan data ekternal untuk memperkaya data internal. (rivco tololiu)