MANADO – Di awal tahun 2022 ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mendorong satuan kerja (Satker) dan Lembaga yang ada di Sulut untuk meningkatkan realisasi belanjanya.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kegiatan Kopi Pagi (Komunikasi Perangkaian Persamaan dan Sinergi) bersama awak media di Gedung Keuangan Negara (GKN), Rabu (9/2/2022).

“Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan APBN melalui kantor pelayanan kami dengan total anggaran mencapai Rp12 Triliun lebih. Dana itu diharapkan bisa segera terealisasi,” kata Ratih kepada wartawan SINDOMANADO.COM.

Sekadar diketahui, untuk tahun 2022 ini, pagu anggaran APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Satker dan Lembaga di Sulut mencapai Rp12,339 Triliun.

“Sampai saat ini, kontribusi dari belanja pemerintah sangat signifikan dalam menunjang pemulihan ekonomi. Kami pun mengimbau realisasi anggaran bisa dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi,” tutur Ratih.

Pihaknya pun terus melakukan berbagai cara agar realisasi belanja pada tahun ini bisa berjalan sesuai rencana yakni minimal 15% hingga triwulan I, 40% hingga triwulan II, 60% hingga triwulan III dan 90% hingga triwulan IV.

“Mulai tahun ini ada terobosan baru dimana Satker dan Lembaga tidak perlu datang langsung ke KPPN, tetapi bisa mencairkan dana itu di rumah masing-masing dengan aplikasi SAKTI,” beber Ratih.

“Kami pun sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala-kepala daerah melalui KPPN agar dana ini bisa segera terealisasi. Seluruh kepala KPPN dan kami pun menyediakan informasi terkait realisasi dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Adapun hingga 7 Februari 2022, Kanwil DJPb Sulut mencatat realisasi anggaran sudah mencapai Rp468,7 Miliar atau sebesar 5,28% dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022, dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp4,6 Miliar atau sebesar 0,13% dari alokasi Belanja Transfer ke Daerah tahun 2022.

Dengan rincian Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 468,7 Miliar dari total pagu sebesar Rp8,87 Triliun (5,28%), terdiri dari 4 jenis belanja yaitu Belanja Pegawai dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 337,6 Miliar dari total pagu sebesar Rp3,19 Triliun (10,59%).

Kemudian Belanja Barang dengan jumlah realisasi sebesar Rp44 Miliar dari total pagu sebesar Rp3,38 Triliun (1,3%), Belanja Modal dengan jumlah realisasi sebesar Rp87,16 Miliar dari total pagu sebesar Rp2,28 Triliun (3,82%) serta Belanja Bantuan Sosial belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp21,54 Miliar (0%).

Sementara itu, Realisasi Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 4,63 Miliar dari total pagu sebesar Rp3,47 Triliun (0,13%) yang terdiri dari 3 jenis belanja yaitu Dana Alokasi Fisik (DAK) belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp1,48 Triliun (0%).

Kemudian Dana Alokasi Non Fisik belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp577,08 Miliar (0%), serta Dana Desa dengan jumlah realisasi sebesar Rp4,63 Miliar dari total pagu sebesar Rp1,09 Triliun (0,42%).
Kanwil DJPb Sulut pun mendorong kepada para Satker di Sulut untuk meningkatkan realisasi belanja pemerintah pusat pada masing-masing satker sebesar 15,54% dengan rincian belanja pegawai 20%, belanja barang 15%, belanja modal 10%, dan belanja bantuan sosial 25%.

“Hal ini ditujukan dalam rangka mendorong percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kunci Ratih.(Fernando Rumetor)