Terkait itu, Kepala BI Sulut, Andry Prasmuko menyebut untuk di Sulut sendiri pihaknya bakal berusaha mendorong pengembangan KEK yang sudah ada, seperti KEK Likupang dan KEK Bitung.

“Untuk KEK Likupang kan jalannya sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengajak investor masuk kesana dan mengundang wisatawan. Ini yang perlu jadi perhatian dan kita kerjakan bersama,” ungkap Prasmuko.

“Walaupun penerbangan dari Jepang, Singapura, hingga Korea Selatan sudah dibuka dan sebentar lagi penerbangan dari Tiongkok, tetap jangan dilupakan pemasarannya, itu pesan pak Dubes tadi,” imbuhnya.

Ya, dalam seminar itu diketahui Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi, ikut menjadi pembicara dan memberi masukan kepada BI hingga pemda yang hadir.

“Catatan saya untuk Sulut kalau mau menggembangan KEK Likupang itu tanpa di-link-an (disambungkan) dengan sudah ada ya sulit, kapan jadinya?. Jadi harus disambungkan dengan dukungan Bandaranya, dan lainnya supaya ada sinergi,” pesan Heri.

Adapun dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menko Perekonomian, Elen Setiadi menyebut kendala KEK Bitung ialah terkait lahan.

Dimana dari sekira 534 hektar lahan yang dijadikan KEK, hanya sekira 25% saja yang tanahnya dikuasai oleh Pemerintah. Sementara KEK Likupang terkendala terkait minimnya Investor.

Ia pun berharap seluruh stakeholder bisa bersama-sama mendorong penguatan kedua KEK tersebut, karena Dewan Nasional masih memberikan waktu satu tahun untuk menentukan nasib kedua KEK itu.

Turut hadir dalam seminar itu Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II Pemprov Sulut, Praseno Hadi, serta pimpinan pengelola KEK dan pelaku usaha, maupun akademisi. (Fernando Rumetor)