Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah, BSG dan Pemprov Sulut Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah

oleh
Launching kartu kredit pemerintah dari BSG dan Pemprov Sulut. (FOTO: istimewa)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan APBD.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Direktur Umum Bank SulutGo, Joubert Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, di Sentra Hotel Manado, Selasa (21/11/2023).

Dalam sambutannya, Joubert Dondokambey mengatakan bahwa kartu kredit pemerintah merupakan salah satu upaya Pemprov Sulut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dikatakannya, dengan adanya kartu kredit pemerintah, maka transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan aman.

“Kartu kredit pemerintah ini akan digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulut untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan,” kata Joubert.

Sementara itu, Wagub Steven Kandouw, menyampaikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas dukungannya terhadap Pemprov Sulut dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Steven menyebut, jika proses transaksi kaitannya dengan kemudahan kontrol yang mengarah pada akuntabilitas, maka metode yang digunakan sebaiknya cashless atau tanpa uang tunai.

“Sistemnya bisa via transfer atau metode lain di mana sistem pembayaran yang sifatnya cash, mulai ditransformasi sepenuhnya agar kontrolnya lebih mudah karena tertata dan terdata,” ujar Wagub Steven.

Sosialisasi dan launching penggunaan kartu kredit pemerintah ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut.

Dalam sosialisasinya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Clay Dondokambey, menjelaskan tentang fitur-fitur dan manfaat kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit pemerintah ini memiliki beberapa fitur dan manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah dan mempercepat proses transaksi keuangan, serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.

Selain itu, kartu kredit pemerintah ini dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya.

Pemprov Sulut berharap dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan aman. (Fernando Rumetor)