MINAHASA – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melalui Seksi Penerangan Hukum melaksanakan Penyuluhan Hukum program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Jaksa Masuk Desa di Tumpaan, Kabupaten, Minahasa pada Jumat (18/5/2024).

Hukum Tua Desa Tumpaan, Djonly Derek, menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Sulut yang telah memprogramkan kegiatan ini untuk dilaksanakan di Desa mereka.

“Jauh-jauh dari Manado boleh tiba di Tumpaan dengan menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam dan 30 menit, tentunya kami sangat mengapresiasi atas kepedulian tim penyuluhan hukum untuk mengunjungi Desa Tumpaan ini,” bebernya. 

Desa Tumpaan adalah Desa di Kecamatan Kakas dengan jumlah penduduk lebih kurang 321 jiwa, 105 Kepala Keluarga dan desa ini berbatasan dengan Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. 

Karena lokasi desa Tumpaan, Kecamatan Kakas ini berada ditepi pantai maka sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Jika cuaca ekstrim maka penduduk beralih ke lahan pertanian. 

“Kiranya apa yang akan disampaikan oleh tim penyuluh hukum dapat menambah pengetahuan tentang hukum bagi kita semua sehingga kita terhindar dari masalah hukum,” bebernya.

Sementara itu, Theodorus Rumampuk, elaku Kasi Penkum Kejati Sulut atas nama pimpinan Kajati Sulut, Andi Muhammad Taufik dan Asisten Intelijen Marthen Tandi, menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah desa Tumpaan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa yang telah menerima dirinya bersama tim.

“Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi bapak, ibu, saudara-saudari sekalian sebagai warga masyarakat di desa Tumpaan ini,” kata Theodorus. 

Adapun materi yang disampaikan oleh Tim terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau biasa disingkat (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. 

Lebih lanjut dalam penjelasannya ditekankan tentang modus operandi dari pelaku kejahatan Perdagangan Orang ini, agar supaya masyarakat desa Tumpaan, Kecamatan Kakas yang sebagian besar hadir saat ini adalah orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat boleh mengetahui modus kejahatan ini dan niscaya boleh menghindarkan anak-anak dari kejahatan tersebut. 

Dalam Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

“Dalam kesempatan ini, masyarakat di ingatkan agar berhati-hati terhadap orang yang ada dilingkungan sekitar mengiming-imingi pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji yang tinggi untuk dipekerjakan diluar daerah,” beber Theodorus.

“Namun setelah berada ditempat tujuan pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan dipaksa untuk dipekerjakan di tempat-tempat hiburan atau club malam, padahal anak-anak dari bapak/ibu masih usia sekolah baik Perempuan tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki,” jelasnya. 

Hal ini disampaikan agar masyarakat punya bekal sejak dini mengetahui modus operandi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang ini. 

Tetapi juga diingatkan agar masyarakat jangan turut terlibat dengan kejahatan ini  karena ancaman pidananya cukup tinggi minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana tersebut dilakukan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami gangguang fisik tertentu maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat(2), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. 

“Apabila korban meninggal dunia maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup ditambah dengan pidana denda,” pungkas Theodorus.

Diketahui, Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum Jaksa Masuk Sekolah Kejati Sulut ini terdiri dari Theodorus Rumampuk selaku Kasi Penerangan Hukum, James F. Pade selaku Kasi Orang dan Harta Benda, serta Dimekrius Staf pada bidang Intelijen Kejati Sulut. (Fernando Rumetor)