MINUT – Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kembali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) serta showcasing Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

HLM yang dilaksanakan pada Selasa (10/12/2024) di Kabupaten Minahasa Utara ini mengundang berbagai stakeholders yaitu perwakilan instansi dan lembaga pemerintah, serta perbankan.

Rangkaian awal berupa HLM, terdiri atas beberapa penyampaian, yaitu prospek ekonomi Sulawesi Utara yang disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri.

Kemudian Laporan TPID Sulawesi Utara oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung; Laporan Digitalisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen.

Selanjutnya Sharing terkait Perkembangan Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, serta Sharing terkait Upaya Manado sebagai Kota Digital oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado, Atto M. Bulo.

Renold Asri menyampaikan pada tahun 2024, perekonomian Sulut diprakirakan akan tumbuh lebih baik dengan kisaran 5,5-6,0%. Pertumbuhan yang stabil tersebut didukung dengan prakiraan realisasi inflasi yang tetap berada dalam sasaran nasional 2,5%±1%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang baik dan kestabilan harga merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi erat yang telah dijalin oleh seluruh stakeholders, baik dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

“Lebih lanjut, pada tahun 2025, perekonomian Sulut masih akan tetap tumbuh dengan inflasi yang diprakirakan semakin melandai,” ucap Reynold dalam HLM yang dilaksanakan pada Selasa (10/12/2024). 

Melanjutkan sinergi dan kerja sama pada tahun 2024, Renold Asri dalam pemaparannya menyampaikan agar Pemda Sulut bersama seluruh stakeholders dapat terus menjaga semangat dan menjalin kolaborasi sehingga 2025 menjadi tahun yang gemilang bagi perekonomian Sulut. 

Beberapa upaya yang dapat diperkuat diantaranya dengan mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat koordinasi melalui TPID, TP2DD, serta upaya inovatif lainnya.

Pada rangkaian HLM tersebut, June E. Silangen menyampaikan tujuan digitalisasi adalah untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses penerimaan pendapatan daerah, transparan dan akuntabel untuk monitoring dan evaluasi yang lebih baik. 

Lalu, peningkatan transparansi melalui sistem digital yang dapat menyediakan audit trail yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta peningkatan layanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran secara lebih mudah dan nyaman. 

Sampai Oktober 2024, pajak daerah Sulut yang terdiri dari PKB sudah terealisasi sebesar Rp333,02 miliar melalui semi digital 84,58% dan digital 15,42%, BBNKB sudah teralisasi sebesar Rp225,89 miliar melalui digital 100%.

Kemudian PBBKB sudah terealisasi sebesar Rp277,08 miliar melalui digital 100%, PAP sudah terealisasi sebesar Rp4,26 miliar melalui semi digital 94,06% dan digital 5,94%, dan PR sudah terealisasi sebesar Rp160,78 miliar melalui digital 100%. 

Berikutnya, retribusi daerah Sulut yang terdiri dari Jasa Umum sudah terealisasi sebesar Rp147,53 miliar melalui semi digital 3,20% dan digital 96,80%, Jasa Usaha sudah terealisasi sebesar Rp3,21 miliar melalui tunai 14,63%, semi digital 85,11%, dan digital 0,26%, dan Perijinan Tertentu sudah terealisasi sebesar Rp149,29 juta melalui semi digital 17,59% dan digital 82,41%.

Dari sisi pengendalian inflasi, Reza A. W. Dotulung menyampaikan kegiatan pengendalian inflasi di Sulut ditopang dengan alokasi dalam APBD sebesar Rp114 miliar yang tersebar di APBD Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. 

Hingga November 2024 telah dilakukan 645 GPM, 28 Operasi Pasar, dan 7 Kerja Sama Antar Daerah pada Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Capaian pengendalian inflasi Sulut Januari s.d. November 2024 juga terkendali, berada pada angka 0,51% (ytd) dan terendah kelima secara nasional. 

Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi pengendalian inflasi dalam TPID Sulut dengan Bank Indonesia melalui GNPIP, di mana di dalamnya terdapat pelaksanaan GPM, HLM, capacity building, komunikasi kebijakan bijak berbelanja, penerapan Good Agriculture Practice, dan fasilitasi distribusi pangan. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara dan perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah juga perlu terus didorong untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Utara.

Novly G. Wowiling selaku perwakilan TPID Kabupaten/Kota menyampaikan upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Minahasa Utara adalah Gerakan Pangan Murah bersubsidi yang telah dilakukan di 10 kecamatan yang difasilitasi oleh Dinas Pangan, Rica Mapalus yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan BUMD PUD Klabat yang berkolaborasi dengan petani champion binaan Bank Indonesia dan Dinas Pertanian, Pasar Murah bersubsidi dan Kios Inflasi yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan. 

Selain itu, Minahasa Utara pun sedang mempersiapkan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027, yang di dalamnya telah direncanakan dukungan Ketersediaan Pasokan akan dilakukan peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura, penyaluran bibit, sarana, dan prasarana untuk pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan lumbung pangan, dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). (Fernando Rumetor)