MANADO – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (13/6/2025) di Ballroom Four Points by Sheraton Manado ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta sejumlah tokoh masyarakat.

Tampak hadir Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka selaku Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Victor Mailangkay selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bonavasius Prasetya Ichtiarto selaku Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN.

Juga Sunarto selaku Inspektur Wilayah I, Rendy Jaya Laksmana selaku Dirjen Bangda Kemendagri (Via Zoom), Forkopimda Sulut, serta sejumlah Kepala Instansi Pemerintah dan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN di seluruh Sulawesi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai teknis internalisasi PJPK.

Sasaran PJPK mencakup lima sasaran utama yang menjadi fokus utama dalam pembangunan kependudukan pada periode 2025-2029, antara lain:

  1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk: Pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB.
  2. Peningkatan Kualitas Penduduk: Akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.
  3. Pembangunan Keluarga: Program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak.
  4. Penataan Persebaran Penduduk: Menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
  5. Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan: Sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Victor Mailangkay, dalam sambutannya menyampaikan 8 misi utama Sulut untuk periode 2025-2029, dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dirinya menekankan bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.

“Saya berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulut dan sekitarnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wamendukbangga, Isyana Bagoes Oka, dalam sambutannya mengingatkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah,” tutur Wamen Isyana.

Ia juga menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda.

“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah,” terangnya.

Program Quick Wins

Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, di antaranya:
• Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)
• Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)
• Gerakan Ayah Teladan (GATI)
• Lansia Berdaya
• Super Apps Keluarga Indonesia.

“Kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan kita yakni peningkatan SDM bisa terwujud,” tutur Wamen Isyana. (nando/*)