MANADO – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto S.Si, M.Eng dan Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Dr Faharuddin, SST, M.Si BKKBN RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kunker ini untuk agenda pertemuan bersama Perwakilan BKKBN Sulut dengan mengundang para Mitra Kerja dari Dinas Dukcapil & KB Provinsi Sulut, Ketua Koalisi Kependudukan, Forum Rektor Provinsi Sulut dan Korem 131/Santiago, serta penyuluh KB dan PLKB dari 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Utara yang mengikuti secara daring.
Pertemuan bertempat di Ruang Rapat Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Sulut yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju pada Rabu (13/7/2022).
Kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut bersama para Mitra Kerja mendengar arahan dari Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto S.Si, M.Eng.
Bonivasius menyampaikan bahwa fokus program kerja saat ini tidak hanya mengenai Pengendalian Penduduk saja, tetapi harus mengingat bahwa ada 5 Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
“Kelima Pilar GDPK tersebut yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan,” ungkapnya.
Lanjut dia, dimana 5 pilar GDPK ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Dimana kita tidak bisa hanya membicarakan mengenai mengendalikan kuantitas jumlah penduduk, tetapi juga kualitasnya,” bebernya.
Ia mengakui untuk mewujudkan 5 Pilar GDPK diperlukan data kependudukan yang kuat dan terintegritas antara instansi satu sama lain.
“Tanpa adanya data kita tidak bisa melakukan rencana pembangunan,” tandasnya. (rivco)
MINUT – Deputi Bidang Dalduk BKKBN Bapak Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto S.Si, M.Eng Bersama Direktur Analisis Dampak Kependudukan Dr. Faharuddin SST, M.Si didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Diano Tino Tandaju M.Erg melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Desa Wasian, Minahasa Utara (Minut), Kamis (14/7/2022).
Kunker ini dalam agenda kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Bebas Stunting untuk Sulut Hebat.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan kemitraan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Ikut menghadiri kegiatan ini Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minut, Sam Tirayoh beserta staf, Kadis Pangan Kabupaten Minut, Kepala Bepelitbang Kabupaten Minut, para Camat se-Kabupaten Minut, Poltekes Manado, Satgas Stunting, kader TPK, dan Penyuluh KB Kabupaten Minut.
Kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju menyampaikan bahwa keadaan kependudukan di Provinsi Sulut yakni angka Kelahiran total berada pada angka 2,07.
“Itu artinya artinya sudah mendekati penduduk seimbang, namun disisi lain angka kelahiran remaja (15-19 tahun) masih cukup tinggi, yaitu pada angka 34,2, padahal usia kawin pertama wanita sudah berada pada angka 21,4 tahun,” paparnya.
Lanjut dia, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting, yang ditandai dengan adanya Pepres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan target prevalensi stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024.
“Presiden RI juga telah menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam Ipres tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan.
“Serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung KB,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Minut dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidanf Pemerintahan, Hany Tombani, S.Sos menyampaikan bahwa data stunting di Kabupaten Minut.
Ia menerangkan hasil pengukuran Agustus 2021, jumlah anak stunting 379 anak yang tersebar di 10 kecamatan.
“Pada Februari 2022 menjadi 288 anak. Ini tentunya akan terus diupayakan untuk semakin menurun,” harapnya.
Bupati Minut masih dalam sambutan berharap dengan adanya kegiatan ini semua pihak akan dapat bekerjasama dan memberi kontribusi pada percepatan penurunan stunting di Minahasa Utara sehingga tidak ada lagi anak stunting.
Dalam Kegiatan ini diadakan juga dilanjutkan Penanda tanganan Pernyataan Komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, para Camat se Kabupaten Minahasa Utara dan Penyerahan Penghargaan Kampung KB Berprestasi dilanjutkan dengan Penyerahan Natura bagi balita Stunting (CSR PT. MSM).
Bersamaan dengan kegiatan ini diadakan juga penyerahan hadiah kepada Juara Kampung Kampung Berkualitas,
Juara terbaik I : Desa Tangkunei, Kec. Tumpaan, Minahasa Selatan.
Juara terbaik II : Desa Wasian, Kec. Dimembe, Minahasa Utara
Juara terbaik III : Desa Bulutui, Kec. Likupang Barat, Minahasa Utara.
Usai kegiatan, Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Faharuddin dan Koordinator Bidang Dalduk BKKBM Sulut, Ir. Ronny Sumilat melanjutkan peninjauan Rumah Data Kampung KB di Desa Wasiaan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. (rivco)
JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berhasil meraih penghargaan tertinggi dunia dalam bidang Kependudukan yaitu The 2022 United Nations Population Award (UNPA) atau Penghargaan Dunia di Bidang Kependudukan tahun 2022 untuk kategori Institusi.
BKKBN sebagai perwakilan Indonesia telah berhasil menyisihkan kandidat lain yang berasal dari 193 negara anggota PBB. Indonesia pernah menerima UNPA yaitu Presiden RI ke 2 Bapak Soeharto pada 33 tahun lalu (tahun 1989).
Penyerahan Penghargaan UNPA kepada Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melalui Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD yang diserahkan oleh Eksekutif Director UNFPA Kantor Pusat PBB New York, Dr Natalia Kanem kepada BKKBN di New York, Amerika Serikat.
Prof. Rizal Damanik mengucapkan dengan bangga rasa terimakasihnya atas penyerahan penghargaan ini.
“BKKBN merasa sangat terhormat menerima Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2022 ini,” ucapnya saat menerima penghargaan di New York pada malam tanggal 14 Juni 2022 WIB.
“BKKBN juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, dan United Nations Population Fund (UNFPA) Country Office Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya sehingga prestasi penting ini dapat diraih. BKKBN didirikan sebagai tindak lanjut dari gerakan KB yang telah berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional”, imbuh Prof. Rizal Damanik.
Pada Pembangunan Nasional, dalam lima dekade terakhir, BKKBN telah berhasil melaksanakan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan tajam TFR di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama tahun 1970-an hingga 2000-an,” ungkap Prof Rizal Damanik.
“Selain itu, pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 2,31% per tahun pada 1971–1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010–2020, lalu mengurangi dampaknya terhadap layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perubahan jumlah penduduk ini pada akhirnya membawa perbaikan taraf hidup di Indonesia”, tandasnya.
Sebagai informasi, Komite untuk Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNPA memilih pemenang Penghargaan tersebut yang terdiri dari sepuluh perwakilan Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pantai Gading, Republik Fiji, Gambia, Islandia, Republik Indonesia, Lebanon, Republik Liberia, Panama, Rumania, dan Republik Trinidad dan Tobago) dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa jabatan tiga tahun (2022-2025).
Para Nominasi yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan dari Negara anggota PBB dapat diusulkan oleh Pemerintah Negara Anggota; Organisasi antar pemerintah yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan; Organisasi non-pemerintah terkait kependudukan yang memiliki status konsultatif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Akademisi Profesor universitas kependudukan atau institusi terkait kependudukan; Penerima Penghargaan.
Executive Director UNFPA Pusat di New York Natalia Kanem mengatakan, “Indonesia melalui koordinasi BKKBN dan Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia mengusulkan BKKBN mewakili delegasi Republik Indonesia sebagai nominasi untuk bersaing meraih penghargaan Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNPA dengan nominasi lainnya yang telah diusulkan”, ucap Natalia.
Natalia juga menambahkan,” Saya turut bangga untuk BKKBN atas diraihnya UNPA kali ini. BKKBN merupakan instansi di Indonesia yang berkontribusi dalam penerapan Keluarga Berencana. Selain itu, BKKBN juga terlibat dalam Kerjasama Selatan Selatan dalam hal pelatihan dan membimbing para pakar kependudukan yang melibatkan organisasi non pemerintah dan berbasis agama tentang masalah kependudukan,” tambah Natalia.
Pada 6 April 2022, dalam pertemuan Commission of the UNPA 2022 di New York, BKKBN telah berhasil memenangkan UNPA di Kategori Institusi. BKKBN berhasil memperoleh dukungan 6 dari 9 voters (melewati simple majority), menyisihkan perwakilan institusi dari RRT, Meksiko, Nepal, Filipina, dan Spanyol.
Di akhir sambutannya, Prof Rizal Damanik juga menyampaikan terpilihnya BKKBN sebagai pemenang UNPA merupakan tonggak momentum perjuangan pemerintah RI. Termasuk BKKBN dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia.
“Terlebih dengan ditetapkannya BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting oleh presiden RI. Keberhasilan BKKBN mendapatkan UNPA merupakan bukti bahwa perkembangan serta pelaksanaan program KB dan Kependudukan di Indonesia oleh BKKBN serta semua mitra yang terlibat masih mendapatkan dukungan komitmen dari dunia Internasional”, tutup Prof. Rizal Damanik. (rivco)
LOLAK – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) dan Komisi IX DPR RI mengunjungi Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, Rabu (28/4/2021).
Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra yang bertempat di Desa Lolak Tombolango.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene hadir langsung sebagai narasumber untuk memberikan materi.
Felly kesempatan itu menjelaskan, Pendataan Keluarga tahun 2021 oleh BKKBN akan memudahkan pemerintah mengambil kebijakan mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera.
Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Sulut, Ignatius Worung saat sambutan. (istimewa)
“Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address,” ungkapnya.
Lanjut Felly, Semua potensi dan tantangan keluarga merupakan potensi dan tantangan bagi bangsa.
“Maka kita lakukan pendataan untuk mengukur kualitas kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Indonesia. Dan itu dijadikan sebagai penyediaan penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Tino Tandayu melalui Koordinator Bidang ADPIN, Ignatius J Worung berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Bangga Kencana.
“Terima kasih juga atas kehadiran Ketua Komisi IX DPR RI dan jajaran pemerintah Kabupaten Bolmong, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para kader,” ucapnya.
Dirinya meyakini kemitraan antara Komisi IX DPR-RI dengan BKKBN, akan mampu memuluskan target capaian program Bangga Kencana yang menjadi program prioritas nasional.
“Pendataan Keluarga dilakukan serentak lima tahun sekali. Dan pendataan keluarga tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” sebutnya.
Adapun keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker, serta menjaga jarak aman.
“BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga,” tukasnya.
Worung mengatakan, keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara.
“Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara termasuk keluarga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pendataan Keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
“Pendataan Keluarga tahun 2021, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun,” tandasnya.
Pelaksanaan sosialisasi dihadiri Wakil Ketua DPRD Sukron Mamonto, Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Masri Daeng Masenge dan Febrianto Tangahu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bolmong I Ketut Kolak, Camat Lolak diwakili Kasie PMD, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Ir Ronny Sumilat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Jajaran OPD KB Kabupaten Bolmong dan Kader KB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD se-Kecamatan Lolak.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan handsanitizer, dan menjaga jarak. (rivco tololiu)
BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam hal ini Bupati Iskandar Kamaru bersama Wabup Deddy Abdul Hamid, Rabu (10/2/2021) menghadiri kegiatan Pencanangan Rumah Data Kependudukan Paripurna Kampung KB dan Percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan Stunting serta Launcing pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan BKOB 2021 yang dilaksanakan di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, tersedianya data dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya, merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi pembangunan di seluruh tingkatan wilayah.
“Oleh karenanya, keberadaan rumah dataku penting untuk didirikan di seluruh desa untuk memasok kebutuhan data yang akan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” ujar Bupati.
Lanjut Bupati, ada enam rumah data yang akan dibentuk dengan klasifikasi paripurna dan integratif yang berlokasi di Desa Meyambanga Timur, Tolutu, Tolondadu 1, Ilomata, Deaga dan Dayow. “Diharapkan adanya rumah dataku ini, dapat mengevektifkan kebutuhan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah kedepannya,” harapnya. Sementara itu, terkait dengan permasalahan Stunting, Iskandar mengungkapkan bahwa ,di Kecamatan Pinolosian Timur, terjadi penurunan stunting yang signifikan. “Ini merupakan kabar gembira. Akan tetapi, hal itu bukan berarti permasalahan stunting sudah tidak ada lagi, justru harus lebih maksimal lagi kedepannya.” Tegasnya.
Terpisah, Kepala BKKBN Provinsi Sulut, Tino Tandayu yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapanha agar Pemkab Bolsel terus memberi dukungan serta bersinergi dengan Pemprov terkait rumah data dan percepatan penurunan stunting.”Selain dukungan Pemkab dan segenal stakeholder, dukungan masyarakat pun sangat penting dalam hal suksesnya program ini,” ujar Tandayu. Usai membuka kegiatan tersebut, Bupati bersama sejumlah pejabat yang hadir melakukan peninjauan Rumah Data Kampung KB Mangrove dan pemasangan KB implan gratis di PKM Duminanga. Kegiatan itu turut dihadiri oleh para pimpinan OPD, Camat dan Sangadi, penyuluh dan petugas pembantu KB serta masyarakat umum. (Irfani Alhabsyi)
JAKARTA – Laju penyebaran Covid-19 yang kian meningkat telah memberikan ancaman tersendiri terhadap penduduk dan ketahanan negara. Berbagai persoalan telah muncul sebagai imbas dari pandemi tersebut, misalnya kemiskinan, konflik, dan lainnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menilai, perlunya simpul sinergi kebijakan kependudukan, pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara, termasuk dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Hasto juga berharap ada sinergi antara aparat keamanan dalam mengatasi masalah kependudukan.
“Kami menyadari TNI dan Polri telah berperan dalam mendukung kegiatan BKKBN untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, misalnya saat mengadakan pelayanan sejuta aseptor. Dalam sehari menghasilkan 1,4 juta aseptor sehingga melampaui target awal 1 juta aseptor,” tutur Hasto dalam seminar daring, Senin (14/9/2020).
Dalam penanganan Covid-19, BKKBN juga bekerja sama dengan BNPB melalui pelibatan 1,2 juta kader BKKBN di tingkat desa hingga di tingkat RW. Selain itu, terdapat juga penyuluh KB dan PLKB sekitar hampir 25 ribu petugas.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret antara BKKBN dengan jajaran TNI dalam mewujudkan berbagai program kependudukan di seluruh wilayah. Misalnya, kehadiran komponen khusus seperti organisasi pertahanan sipil (Hansip) dan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) menjadi mitra BKKBN.
Hal itu mengingatkan Hasto pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), di mana TNI dan Polri sebagai komponen utama dan masyarakat sebagai komponen pendukung. (sindonews)
MANADO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menobatkan Gubernur Olly Dondokambey dan istri Rita Tamuntuan sebagai Ayah dan Bunda Generasi Berencana (GenRe).
Keduanya dinilai sangat peduli terhadap realisasi program BKKBN terlebih soal program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) termasuk program GenRe di Bumi Nyiur Melambai.
“Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Ibu Rita Tamuntuan sangat mensupport program BKKBN. Keduanya beberapa kali dapat penghargaan dari BKKBN RI,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Tino Tandaju dalam kegiatan BKKBN di SLA Tompaso, Minahasa, (17/7/2020).
Lanjut dia, Gubernur Olly dan Istri Rita selaku Ketua TP PKK Sulut terus berkomitmen untuk mewujudkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas di daerah ini.
“Baik program Pemprov Sulut dan TP PKK Sulut sangat membantu BKKBN Sulut dalam merealisasikan program Bangga Kencana. Keduanya menjadi panutan akan program ini. Untuk itu, pak Gubernur Olly dan Ibu Rita dinobatkan sebagai Ayah dan Bunda GenRe Sulut,” tukasnya.
Gubernur Olly sendiri mengapresiasi program GenRe yang mempunyai manfaat dan dampak berarti dalam menyiapkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
“Program GenRe di Sulut saat ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Program ini memfasilitasi para remaja agar belajar dan memahami serta mempraktikan prilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja,” jelasnya.
“Mulai dari pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehidupan keluarga,” tandasnya. (rivco tololiu)
