BOROKO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (30/7/2025).

Kegiatan yang dipimpin Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, perangkat daerah, serta unsur teknis TPID–TP2DD, menjadi ajang penguatan sinergi kebijakan menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menyoroti peran padi sebagai komoditas utama ekonomi Bolmut. Namun, ia mengaku prihatin karena harga beras belum sepenuhnya terjangkau masyarakat.

Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab Bolmut telah menyalurkan 107 ton beras dari hasil panen 235 hektare lahan di dua desa.

Di sisi lain, digitalisasi daerah menunjukkan progres pesat. Pada 2024, Bolmut meraih status Digital dari Satgas P2DD, dengan seluruh belanja daerah berbasis non-tunai.

Bupati menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi tak bisa dilepaskan dari digitalisasi keuangan dan pengendalian inflasi.

“Digitalisasi, bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan fondasi krusial dalam membangun tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Lasena, inflasi yang terkendali adalah kunci kesejahteraan karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat.

Ia juga menekankan sinergi TPID–TP2DD dan Satgas Pangan Daerah melalui operasi pasar, distribusi pangan, kerja sama antar daerah, dan penguatan kelembagaan lokal.

Kepala BI Sulut, Joko Supratikto, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Bolmut dalam menjaga stabilitas harga dan transformasi digital di tengah tekanan ekonomi.

“Bank Indonesia akan terus mendukung melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi berbagai program yang bersifat inklusif dan berkelanjutan,” ujar Supratikto.

Capaian TP2DD Bolmut juga mendapat perhatian. Dalam Championship TP2DD 2024, Bolmut naik ke peringkat 6 kategori kabupaten se-Sulawesi, melonjak dari posisi 26 tahun sebelumnya.

Keberhasilan tersebut ditopang kepemimpinan kepala daerah, alokasi belanja untuk ETPD, serta insentif bagi wajib pajak yang taat membayar secara digital.

Dalam HLM tersebut, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah antara Pemkab Bolmut dan PT BSG Cabang Boroko.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Inflasi Sulut per Juni 2025 tercatat 1,85% (ytd), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Beras dan cabai rawit menjadi pendorong utama akibat keterbatasan pasokan dan faktor cuaca.

Walaupun tidak termasuk daerah pantauan IHK, tren harga di Bolmut sering kali sejalan bahkan lebih tinggi dibanding daerah sekitar.

Sebagai respons, Pemkab Bolmut bersama TPID dan BI Sulut pun terus memperkuat program pengendalian inflasi di daerah.

Dalam jangka menengah, penguatan ketahanan pangan akan ditempuh lewat program PATUA (Petani Unggulan Sulawesi Utara), dengan harapan makin banyak petani lokal dapat mengakses teknologi, benih unggul, serta pelatihan digital farming.

Menutup kegiatan, Bupati dan Kepala BI Sulut sepakat bahwa kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi lintas sektor, kepemimpinan berkelanjutan, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan sinergi tersebut, Bolmut optimistis membangun ekonomi yang tangguh, adaptif, dan sejahtera. (nando/*)