MANADO — Rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 resmi ditutup di Manado melalui penyelenggaraan GNPIP Wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua).

Kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) pada Senin (27/10/2025) ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua.

Rapat yang dihadiri Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan strategis untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Pertama, fokus jangka pendek diarahkan pada penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pelaksanaan pasar murah, GPM, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip Tiga Tepat.

Kedua, penguatan pasokan hortikultura dan perikanan tangkap dilakukan dengan mendorong penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian fasilitas cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.

Ketiga, peningkatan efisiensi logistik dan pembiayaan ditempuh lewat penambahan rute tol laut dan jembatan udara, subsidi ongkos angkut, serta sinergi antara KAD, BUMN logistik seperti PELNI, dan KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan modernisasi armada nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah di Sulampua. Ia menyebut, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota.

“Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID harus proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama B2B untuk efisiensi distribusi,” ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD), serta kemitraan rantai pasok di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern.

“Langkah nyata ini harus terus diperluas agar manfaat pengendalian inflasi dapat langsung dirasakan masyarakat,” tegas Yulius.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menghadapi risiko cuaca ekstrem, mengurangi disparitas harga antarwilayah, serta mendorong efisiensi logistik pangan demi kesejahteraan masyarakat. (nando/*)