Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kep. Sangihe menekankan bahwa saat ini tingkat kemiskinan Sangihe menjadi perhatian dan fokus bersama di Sulawesi Utara, mengingat keterkaitannya yang erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Di sisi lain, dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi, Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan telah menyiapkan dua pilot project sebagai langkah awal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Ke depan, diharapkan dukungan dari BSG dapat segera terealisasi agar inisiatif tersebut dapat diperluas dan diikuti oleh perangkat daerah lainnya.

Dalam forum diskusi, Joko menyampaikan penguatan akses internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, dinilai strategis mengingat posisi Sulawesi Utara yang terletak di sisi utara Indonesia.

Hal ini  dapat meningkatkan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok komoditas perkebunan seperti kelapa.

Selain itu, kembali ditekankan perlunya mendorong penetrasi QRIS pada layanan publik guna meningkatkan PAD tanpa menaikkan pajak atau retribusi daerah.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah daerah dan BI dapat terus diperkuat dalam mendukung stabilitas harga dan digitalisasi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. (nando/*)