MANADO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPwBI Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperkuat digitalisasi transaksi di daerah melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, QRIS, serta Perlindungan Konsumen yang digelar pada 11–12 Maret 2026 di sejumlah titik di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Bank Indonesia Sulawesi Utara bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk meningkatkan transaksi digital di daerah.

Edukasi tersebut dilaksanakan di sejumlah SMA dengan melibatkan lebih dari 430 peserta. Dalam kegiatan itu, para siswa diperkenalkan dengan konsep Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, termasuk cara mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang).

Selain itu, peserta juga mendapatkan literasi mengenai pemanfaatan QRIS serta pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di Pasar Ampera Ulu Siau dengan melibatkan sekitar 100 pedagang dan masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia bersama perangkat daerah melakukan sosialisasi penggunaan QRIS sekaligus mengajak pedagang dan masyarakat memanfaatkan pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari.

Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Ircham Andrianto Taufick, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap transaksi digital di daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro terhadap transaksi digital dengan memperkenalkan kanal pembayaran QRIS untuk pembayaran retribusi parkir, kebersihan, dan pasar,” ujar Ircham.

Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sekaligus membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan. (nando/*)