MANADO – Tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen pada 2026, meningkat 0,87 poin persentase dibandingkan capaian tahun 2025 yang sebesar 92,74 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat.
Capaian itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Robert H.P. Sianipar, dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (10/10/2026).
Peningkatan inklusi keuangan tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan finansial.
Meski demikian, OJK menilai peningkatan akses perlu disertai penguatan literasi agar masyarakat tidak sekadar menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan ketentuan yang berlaku.
“Artinya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun, masih ada kesenjangan dengan angka literasinya dan tentu ini harus terus kita dorong,” ujar Robert.
Menurutnya, perluasan inklusi keuangan harus berjalan seimbang dengan peningkatan pemahaman masyarakat.
Dengan demikian, penggunaan layanan keuangan dapat memberikan manfaat optimal sekaligus membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara tepat.
Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menggelar Bulan Inklusi Keuangan melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan.
Program ini bertujuan memperkenalkan layanan keuangan formal kepada berbagai kelompok masyarakat serta mendorong pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
Robert juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan pengelolaan keuangan sejak dini.
Para pelajar yang mengikuti kegiatan diingatkan untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak mudah tergiur penawaran produk keuangan dari pihak yang belum jelas legalitasnya.
“Jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran keuangan yang belum jelas dari lembaga jasa keuangan,” pesannya.
Pembukaan BIK 2026 di Manado melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, bersama perwakilan pemerintah daerah serta industri jasa keuangan.
Rangkaian acara juga diisi dengan kegiatan Zumba bersama dan kunjungan edukatif ke Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara.
Robert menjelaskan, pemilihan museum turut dikaitkan dengan peringatan Hari Museum Nasional 2026.
Kolaborasi ini diharapkan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam bagi peserta, dengan menggabungkan edukasi keuangan dan pengenalan sejarah daerah.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, menyambut baik penggunaan museum sebagai lokasi kegiatan.
Ia menilai museum dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah serta perkembangan Sulawesi Utara kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
“Dipilihnya museum ini sebagai tempat kegiatan, sekiranya ini bisa memberikan edukasi juga terkait gambaran Sulut lewat museum ini,” kata Tahlis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto, perwakilan industri jasa keuangan, serta para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
Melalui BIK 2026, OJK SulutGo bersama pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan terus mendorong peningkatan akses terhadap layanan finansial formal.
Dengan capaian inklusi keuangan sebesar 93,61 persen, penguatan literasi menjadi langkah penting agar semakin banyak masyarakat mampu memanfaatkan produk keuangan secara aman, cermat, dan sesuai kebutuhan. (nando/*)
