MANADO – Penanganan masalah Stunting menjadi permasalahan yang terus digenjot oleh pemerintah era Presiden Indonesia Joko Widodo. 

Pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun ditugaskan agar bergerak untuk menangani stunting hingga ke pelosok daerah terpencil.

Namun, untuk menangani stunting atau gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak, itu tidak selamanya menjadi tugas pemerintah. 

Hal itu dikatakan Dra Joice Worotikan dari Yayasan Pelita Kasih Abadi (YPeka) Manado saat Dialog Interaktif bertajuk “Prevalensi dan Problematika Stunting di Sulawesi Utara” bersama IWO Sulut.

Dialog Interaktif yang di moderatori oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulut Jeane Rondonuwu ini digelar oleh IWO Sulut di Sekretariat IWO Jl Mogandi 12 Malalayang Satu, Sabtu (11/3/2023).

“Penanganan stunting ini harus dari hulu (level kebijakan) hingga hilir (level akar rumput) dalam bentuk sosialisasi secara masif tentang stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensinya penanggulangan dan upaya penanggulangan sebagai bentuk preventif individual tanpa bergantung pada pemerintah saja,” jelasnya. 

“Sebab stunting adalah masalah bersama dan mendesak untuk ditangani semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun,” tutur Joice.

Dialog Interaktif bertajuk “Prevalensi dan Problematika Stunting di Sulawesi Utara” bersama IWO Sulut. (FOTO: istimewa)

Dikatakannya, ada beberapa hal yang menjadi kunci agar penanganan stunting bisa optimal seperti perkuat kader posyandu untuk pemenuhan gizi anak, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di puskesmas serta posyandu.

Kemudian perkuat pendataan yang signifikan berdasarkan by name by address, edukasi kepada para calon ibu untuk menjaga kesehatan reproduksi, pemeriksaan berkala bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak, sanitasi berbasis lingkungan dan masih banyak lainnya.

“Sosialisasi juga perlu. Contohnya sosialisasi di rumah ibadah seperti gereja dan mesjid, media sosial serta perlunya ada penganggaran dari APBN/APBD hingga dana desa,” ungkap Joice.