Oleh: Dr. Very Y. Londa, S.Sos. M.Si
Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan;
Plt. Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Kemampuan daerah dalam mengelola anggaran publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus keuangan daerahnya. Namun, dalam praktiknya, kemampuan ini sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah, termasuk penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemotongan atau penundaan penyaluran DBH oleh pemerintah pusat sering kali menjadi permasalahan yang menantang bagi pemerintah daerah. Pemotongan DBH dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah, efektivitas perencanaan anggaran, serta kinerja pelayanan publik yang didanai dari anggaran tersebut.

Dari perspektif administrasi publik, isu pemotongan DBH mencerminkan tantangan dalam tiga aspek utama:
a. Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Fiskal
Menurut teori New Public Management (Hood, 1991), pengelolaan anggaran daerah seharusnya menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan hasil (outcome). Namun, dalam konteks pemotongan DBH, kelembagaan fiskal daerah sering belum cukup adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat. Keterbatasan kapasitas fiskal dan perencanaan menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.

b. Koordinasi Antarlevel Pemerintahan
Dari sudut pandang intergovernmental relations, hubungan fiskal antara pusat dan daerah seharusnya bersifat sinergis dan transparan. Pemotongan DBH tanpa koordinasi yang efektif dapat menimbulkan ketidakpastian fiskal yang berdampak pada proses pengambilan keputusan anggaran di tingkat daerah (Smoke, 2015).

c. Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Daerah
Dalam prinsip good governance, pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya kepada publik. Pemotongan DBH sering kali menurunkan kemampuan daerah untuk mencapai target pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas birokrasi publik di daerah.

Beberapa dampak nyata yang sering muncul Ketika terjadi pemotongan DBH terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah antara lain:
1. Penundaan program pembangunan karena keterbatasan kas daerah.
2. Penurunan kualitas pelayanan publik terutama pada sektor yang bergantung pada transfer pusat seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada rendahnya kapasitas belanja modal.
4. Kesenjangan fiskal antar daerah semakin melebar antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin sumber daya.

Agar daerah mampu bertahan terhadap kebijakan pemotongan DBH, beberapa strategi administratif yang dapat diterapkan antara lain:
1. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan fiskal.
2. Diversifikasi sumber pendapatan daerah, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang efisien.
3. Peningkatan transparansi fiskal, dengan penggunaan sistem keuangan berbasis elektronik (e-budgeting, e-audit).
4. Penyusunan cadangan fiskal dan dana darurat daerah sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal.
5. Peningkatan kolaborasi pusat-daerah, dengan memperkuat mekanisme komunikasi kebijakan fiskal melalui forum koordinasi keuangan daerah.

Dari sudut pandang administrasi publik, kemampuan daerah dalam mengelola anggaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diterima, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola fiskal dan kapasitas kelembagaan daerah dalam merespons dinamika kebijakan pusat. Pemotongan Dana Bagi Hasil seharusnya disikapi dengan peningkatan kemandirian fiskal, profesionalitas aparatur, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bagaimana Dengan Kemampuan Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota dalam pengelolaan anggaran ketika terjadi pemotongan Dana Bagi Hasil ?
Kemampuan daerah dalam mengelola anggaran publik pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur sumber-sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Di Provinsi Sulawesi Utara, kemampuan ini masih sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika terjadi pemotongan atau penundaan DBH, kondisi fiskal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengalami tekanan yang signifikan.

Secara umum, struktur fiskal di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer. Hal ini menandakan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Pemotongan DBH, baik yang disebabkan oleh realisasi penerimaan nasional yang menurun maupun penyesuaian kebijakan fiskal makro, berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan menjalankan program pembangunan. Dalam konteks administrasi publik, situasi ini menggambarkan lemahnya kemandirian fiskal daerah serta terbatasnya ruang inovasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara relatif memiliki kemampuan fiskal yang lebih stabil dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota. Hal ini ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta retribusi jasa umum. Meskipun demikian, pemotongan DBH tetap berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah, seperti pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta program ketahanan pangan dan kelautan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara biasanya melakukan penyesuaian dengan mengatur ulang prioritas anggaran, menunda kegiatan non-esensial, serta memperkuat pengawasan terhadap belanja rutin.

Sementara itu, kondisi di 15 kabupaten/kota menunjukkan variasi kemampuan yang cukup lebar. Kabupaten yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap DBH seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro cenderung paling rentan terhadap dampak pemotongan tersebut. Daerah-daerah ini memiliki PAD yang relatif kecil dan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan hasil sumber daya alam primer. Akibatnya, ketika DBH berkurang, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam membiayai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Program pemberdayaan masyarakat pun kerap tertunda karena terbatasnya ketersediaan dana operasional.

Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal menengah seperti Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon memiliki ketahanan yang lebih baik. Meskipun masih bergantung pada DBH, daerah-daerah ini memiliki potensi PAD yang cukup dari retribusi, pajak daerah, dan kegiatan ekonomi lokal. Namun, pemotongan DBH tetap menuntut adanya penyesuaian anggaran, terutama dengan melakukan efisiensi belanja, menunda proyek fisik, dan memperketat pengawasan realisasi kas daerah.
Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat seperti Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu cenderung lebih resilien terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat. Ketiga daerah ini memiliki PAD yang relatif besar dari sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri. Dampak pemotongan DBH bagi mereka lebih bersifat administratif daripada substansial, karena masih ada ruang fiskal untuk menyesuaikan prioritas belanja. Meskipun demikian, tekanan tetap muncul pada pembiayaan proyek strategis dan program bantuan sosial, terutama ketika pemotongan berlangsung dalam jangka panjang.

Dari perspektif administrasi publik, pemotongan DBH di Sulawesi Utara menimbulkan beberapa konsekuensi penting.
Pertama, terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan program prioritas daerah, karena beberapa kegiatan harus ditunda atau dikurangi skalanya.

Kedua, muncul ketegangan fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat keterlambatan penyaluran dana atau ketidakjelasan jadwal transfer.

Ketiga, kondisi ini dapat mengurangi akuntabilitas publik, karena capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah pun dapat menurun.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah di Sulawesi Utara perlu memperkuat kemampuan adaptif dalam pengelolaan keuangan publik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penyusunan cadangan fiskal daerah sebagai penyangga risiko, serta penguatan koordinasi fiskal antar level pemerintahan. Selain itu, kerja sama antar daerah juga dapat menjadi solusi inovatif, misalnya dalam bentuk pengelolaan kawasan ekonomi bersama atau pengembangan layanan publik lintas wilayah.

Secara keseluruhan, kemampuan Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten/kotanya dalam menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil bergantung pada tiga faktor utama: kapasitas fiskal, efisiensi tata kelola anggaran, dan kemampuan kelembagaan daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pusat. Daerah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat dan basis PAD yang solid cenderung lebih siap menghadapi perubahan, sedangkan daerah kepulauan dan perbatasan masih menghadapi risiko fiskal yang tinggi. Dengan memperkuat kapasitas administrasi dan transparansi fiskal, diharapkan seluruh daerah di Sulawesi Utara mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan fiskal dalam jangka panjang.