SINDOMANADO

Tag: Rapat Koordinasi

  • Kapolres Minahasa Usul Tahanan dan Narapidana Mendapatkan Vaksin di Tahap III

    Kapolres Minahasa Usul Tahanan dan Narapidana Mendapatkan Vaksin di Tahap III

    TONDANO – Kepala Kepolisian Resor Minahasa AKBP Henzly Moningkey mengusulkan agar tahanan dan narapidana bisa terima vaksin ditahap ketiga nanti. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Meningkatkan Sinergitas Criminal Justice System Menuju Polri yang Presisi, di Aula Maesa Polres Minahasa, Jumat (26/2/2021).

    “Jika boleh untuk vaksin tahap III, para tahanan dan nara pidana bisa menerimanya,” ucap Moningkey.

    Menurutnya usulan ini disampaikan agar proses penegakan hukum tidak terhambat kedepannya. Diketahui saat ini jumlah tahanan yang ada di Polres sebanyak 45 orang, 17 orang titipan dari Kejaksaan dan 360 orang tahanan dan nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano.

    Kepala Lapas Mulyoko juga menambahkan, bahwa untuk para tahanan dan nara pidana bukan hanya warga Lapas, “Melainkan mereka juga bagian dari warga masyarakat Minahasa yang layak menerima vaksin,” ucap Mulyoko.

    Merespon hal ini Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Devi Tendean menyampaikan agar pihak Polres Minahasa dan Lapas dapat memasukkan data di dinas, dan data tersebut akan dikirim kepusat.

    Rakor ini juga turut dihadiri oleh Kompol Achmad Sutrisno Wakil Kepala Kepolisian Resor Minahasa, Denny Mangala Asisten I Kabupaten Minahasa, Nova L Sasube Pengadilan Negeri Tondano, Rakhmat Budiman Taufani Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Gayatri Rahmi Rilowati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Marulye T S T Simbolon Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak. (Annastasia)

  • Wagub Ingatkan Pemda Soal Pentingnya Ketersediaan Dana Tanggap Darurat Bencana

    Wagub Ingatkan Pemda Soal Pentingnya Ketersediaan Dana Tanggap Darurat Bencana

    MANADO – Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (21/1/2020).

    Kesempatan itu, mantan Ketua DPRD Sulut ini mengingatkan soal pentingnya ketersediaan dana penanganan bencana yang mesti tertata atau tersedia oleh pemerintah daerah (pemda) baik provinsi dan kabupaten/kota di Sulut.

    Diakuinya, itu mesti menjadi perhatian serius karena wilayah Provinsi Sulut sangat rentan dan berpotensi bencana organik, tektonik, banjir dan tsunami.

    “Surat dari Kepala BNPB Pusat yang underline di situ dikatakan bahwa seluruh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, harus dalam status siaga. Dan Sulut sangat lengkap berpotensi terjadinya bencana,” ungkapnya.

    Lanjut dia, sekalipun Sulut tergolong wilayah rawan bencana, namun daerah ini merupakan berkat yang diberikan Tuhan.

    “Sebagai orang percaya, kita harus aminkan. Akan tetapi, kita juga diberikan Tuhan akal budi dan kemampuan untuk menyikapi hal itu,” tuturnya.

    Makanya, kata Kandouw, dengan kegiatan rakor ini, 2,6 juta penduduk Sulut akan merasa sedikit nyaman, bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam merealisasikan kewenangan di masyarakat, ” bebernya.

    Wagub Kandouw melansir kembali peristiwa bencana tsunami di Aceh yang menelan korban ratusan ribu orang, dan bencana tsunami Palu yang juga menelan korban hingga dua ribuan orang.

    “Belum lagi kerusakan yang terjadi yang mencapai belasan triliun rupiah, dan yang tak terhitung jumlahnya. Berdasar pengalaman bencana yang terjadi di sejumlah daerah, maka Mendagri mengimbau agar pemda menyediakan Dana Tak Terduga pada plafon APBD,” tukasnya.

    “Akan tetapi, jangankan Dana Bencana, Dana Tak Terduga yang disusun, masih saja ditawar-tawar, bahkan kalau perlu dihilangkan. Padahal, mestinya setiap Pemda tahu bahwa wilayahnya rentan dan berpotensi pada terjadinya bencana. Dalam pembahasannya, alotnya minta ampun. Nati setelah terjadi bencana, baru ribut lagi,” timpalnya.

    Padahal, menurutnya, sebelum terjadi bencana, seharusnya semua dipersiapkan dengan baik. Karena 15 kabupaten/kota di Sulut, berpotensi terjadinya bencana.

    “Jadi, janganlah pernah tawar menawar dengan Dana Bencana dan Dana Tak Terduga, sebelum semuanya terlambat,” tegasnya.

    Dia mengakui penataan mata anggaran untuk sektor pendidikan tidak kurang dari 20%. Demikian halnya sektor Kesehatan, tidak kurang dari 10%. Sayangnya, untuk mata anggaran Penanggulangan Bencana dan Dana Tak Terduga masih selalu ditawar-tawar.

    “Kedepan, pak Gubernur Olly Dondokambey bilang, tidak boleh tawar – tawar lagi. Konsolidasi anggaran untuk bencana dan Dana tak terduga, harus jelas tertata di APBD,” tandasnya.

    Hadir pada kegiatan ini, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Jarwansah, Kepala BPBD Provinsi Sulut Joi Oroh, para Kepala BPBD kabupaten/kota se Sulut, perwakilan TNI/Polri, Badan SAR Nasional Sulut, Asisten I Edison Humiang, dan sejumlah pejabat instansi terkait. (rivco tololiu)