MANADO– Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi Sulut sejak pekan lalu sudah mulai menyalurkan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) triwulan III di tahun 2018.

Namun, dari total ratusan sekolah di Sulut mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK penerimanya, ternyata baru sekira 18 sekolah yang sudah menikmati dana BOS tersebut.

Hal ini terungkap saat tatap muka bersama Disdikda Sulut dengan kepala sekolah SMA dan perwakilannya di Aula Disdikda Sulut, kemarin.

Kepala Disdikda Sulut, Grace Punuh melalui Manager BOS Melky Turang tidak menapik hal tersebut.

Menurutnya, saat ini baru 18 SMA yang menerima dana BOS karena masih ada sejumlah persoalan.

“Sebab utamanya adalah sekolah belum memasukkan laporan pertanggungjawaban dana BOS triwulan sebelumnya. Tanpa itu kami tak bisa proses. Ini salah satu yang sangat penting,”ucapnya.

Dia berjanji pada pekan depan berjalan dipastikan dana bos tersebut cair dan mulai dinikmati setiap sekolah penerimanya.

Saat ini, lanjut dia, sementara menyusun anggaran perubahan sekolah untuk dana BOS. Hal tersebut untuk menyinkronkan dana BOS dengan APBD yang mengalami perubahan.

“Ini juga salah satu halangan sehingga penyaluran dana bos sedikit terkendala. Sekolah harus masukkan dokumen perubahan anggaran,” tuturnya.

“Warning bagi setiap sekolah, Jangan malas-malas melengkapi berkas supaya penyaluran dana tersebut tidak ada kendala. Jika sudah dicairkan tentunya dana BOS akan sangat membantu oprasional sekolah,”timpalnya.

Stephani Maki, bendahara SMA 1 Posumaen Kecamatan Minahasa Tenggara (Mitra) sangat bersyukur, karena sekolahnya salah satu dari 18 sekolah yang sudah menerima dana BOS.

“Sangat bersyukur karena dana tersebut sudah bisa dinikmati dan tentunya ini akan sangat membantu oprasional sekolah. Kita berharap dana BOS ini akan lebih memaksimalkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah kami,”tukasnya.

Sesuai informasi, saat ini dana BOS triwulan III yang disediakan Pemprov Sulut untuk 15 kabupaten/kota sebesar Rp98,08 miliar. Dana yang cukup besar ini untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

(KORAN SINDO MANADO / Fernando Kembuan)