MANADO — Program brilian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan warga desa dan kota melalui alokasi dana desa (dandes) belum berjalan optimal.
Pasalnya, realisasi di lapangan, banyak penggunaan dandes yang tidak tepat sasaran. Malah ada yang berujung proses hukum. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa untuk mengelola anggaran tersebut, disinyalir menjadi persoalan utama. Sehingga, terkesan program andalan Jokowi tersebut mandek di tangan para hukum tua (kumtua).
“Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengelolaan dan penggunaan dana desa (dandes) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),” ungkap Konsultan Pendamping Wilayah P3MD Sulut Green Manueke, dalam Forum Mingguan KORAN SINDO MANADO (KSM) dengan tema ‘Mau Kemanakan Dana Desa’, di Rumah Kopi Billy (RKB), Kawasan Megamas, Manado, Kamis (29/11/2018).
Meski begitu, Manueke mengaku, pihaknya lewat tenaga pendamping desa terus mendorong pemerintah desa supaya maksimal dan mandiri dalam pengelolaan dandes. Maksudnya, pemerintah desa nanti tidak akan tergantung lagi pada tenaga pendamping desa, melainkan dapat menyusun, merencanakan, merealisasi dan mempertanggungjawabkan dandes secara mandiri.
