MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong percepatan penyaluran dana desa (dandes) di awal 2020. Pun untuk penggunaannya nanti diharapkan bisa maksimal dan bermanfaat dengan pertanggungjawaban yang baik dari pemerintah desa (pemdes).
“Saat ini hampir Rp70 triliun dandes dikucurkan oleh pemerintah pusat. Kalau itu terdisitribusi pada masyarakat, paling tidak ini dapat menyokong peningkatan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Wakil Gubernur Steven Kandouw, saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dandes dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, kegiatan yang dimotori Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sangat baik untuk percepatan penyaluran dandes. Pencairan dana pemerintah pusat ini dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kata Kandouw, dandes yang masuk ke Sulut sekira Rp1,2 triliun, dan selang lima tahun berjalan sudah ada sekira Rp5 triliun yang berputar menopang perekonomian Sulut.
“Jadi sangat kami rasakan walaupun belum sempurna. Tapi paling tidak untuk pengangguran saja sesuai data BPS tahun 2019, telah terjadi penurunan terlebih mereka yang ada di desa,” tuturnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian menyampaikan bahwa dandes harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Jangan sampai naiknya anggara dandes dari tahun ke tahun, justru angka penyimpangannya juga ikut naik. Ingat, saat ini banyak pihak yang ikut mengawasi dandes,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Provinsi Sulut, Roy Mewoh mengatakan, alokasi dandes untuk Provinsi Sulut di tahun 2020 sebesar Rp1,24 triliun.
“Dandes itu dialokasikan bagi 1.507 desa yang tersebar di 140 kecamatan pada 11 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Utara,” terangnya.
Mewoh menyebut, alokasi dandes untuk Sulut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun. Dia mengatakan, harapan terbesar pemerintah adalah dengan pemanfaatan dandes maka bisa menghapus desa miskin di Bumi Nyiur Melambai.
“Begitu juga pemanfataannya, bukan cuma diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi ada program pemberdayaan masyarakat yang wajib diprioritas pemerintah desa,” tuturnya. (rivco tololiu)
