LP3T Minta Polda Sulut Sejalan dengan Mabes Polri 

oleh

MANADO- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T), meminta kepada pihak penegak hukum Polda Sulut dan jajaran untuk sejalan dengan Mabes Polri dalam pemberantasan mafia tanah.

“Polda Sulut dan jajaran harus sejalan dengan Mabes Polri dalam pemberantasan mafia tanah khususnya di Provinsi Sulut,” ujar Koordinator Tim Investigasi LSM LP3T Irwan Damapolii, kepada SINDOMANADO.COM, Minggu (2/12/2018).

Menurut dia, pada tahun 2017 Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil telah menandatangani MoU.  “Salah satu poin yakni untuk pemberantasan mafia tanah, dengan mengoptimalkan Tim Saber Pungli,” terang dia.

Dia menjelaskan, seharusnya Polda Sulut harus segera membentuk tim pemberantasan mafia tanah di Provinsi Sulut mengingat banyak sekali kasus tanah di Provinsi Sulut dan ujung-ujung ulah dari mafia tanah.

“Namun sangat disayangkan selama satu tahun berlalu belum ada mafia tanah yang di tangkap pihak Polda Sulut. Padahal, di Provinsi Sulut banyak potensi adanya mafia tanah,” terang dia.

Lanjut dia, contoh saat ini yang fakta terjadi dimana persoalan penyerobotan tanah yang ada di Kotamobagu dimana  ada yang mengelu yakni dr Sintje Mokoginta bersama keluarga pemilik tanah SHM Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25/08 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang tanahnya diserobot oleh sekelompok orang dalam hal ini terlapor Stela Mokoginta Cs, yang kasus ini hingga kini belum jelas.

“Kasus ini telah dilaporkan di Polda Sulut pada tanggal 5 September 2017. Dari proses penanganan kasus sejak awal penyidikan hingga saat ini, ada beberapa tahapan penyidikan yang bermasalah,” beber dia.

Kembali dia menjelaskan, sangat kuat dugaan adanya oknum penyidik nakal yang berkeliaran di Mapolda Sulut apalagi dalam hal ini proses penyerobotan tanah. Hal tersebut dibuktikan, setelah keluarnya surat dari Propam Polda Sulut dan disposisi Wakapolda. Pun, hasil rekomendasi Wakapolda Sulut Brigjen Pol Johanis Asadoma (saat itu) dimana kasus tersebut dibuka kembali, yang sebelumnya telah dihentikan oleh penyidik.

“Dari kronologis yang ada, jelas ada kejanggalan dalam kasus tersebut yang diduga dilakukan oknum penyidik nakal. Propam sebelumnya telah menemukan dugaan pelanggaran kode etik oknum penyidik sehingga terbit beberapa point,” beber dia.

Dia mengatakan, salah satunya poin yang dikeluarkan Propam yakni, rekomendasi untuk mengganti penyidik dan penyidik pembantu dengan penyidik yang lain karna diduga penyidik sebelumnya sudah tidak netral.

“Poin yang lain rekomendasi untuk mengarahkan kasus penyerobotan tanah ini ke kasus pemalsuan dan penggelapan yang melibatkan beberapa oknum pegawai di BPN Kotamobagu dan oknum pegawai di kelurahan Gogagoman,” ujar dia

“Kami juga telah dua kali menyurat ke Kapolda Sulut terkait persolan tersebut namum belum ada respon. Pun, kami juga telah menyurat ke Kapolri,” tambah dia.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulut Harry Sarwono ketika dikonfirmasi mengatakan menyurat ke mabes adalah hak setiap masyarakat.

“Intinya kami masih terus menangani kasus ini dan sangat serius. Kalau soal surat menyurat itu hak siapa saja,” pungkas dia. (valentino warouw/rds)