MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Utama. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Yohana Yembise kepada Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Dinas P3A Pemprov Sulut, Mieke Pangkong di Istana Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jakarta, Rabu (19/12).

Dalam sambutannya, JK singkatan akrab Wapres mengatakan, peranan perempuan di dunia saat ini telah berubah lewat perkembangan pendidikan dan teknologi. Hal itu berpengaruh juga pada upaya pembangunan pemberdayaan perempuan di Tanah Air.

“Kalau kita lihat di universitas, 75% yang ‘cumlaude’ itu perempuan, itu berubah. Jadi (ada) perubahan drastis pendidikan dan teknologi sehingga peran perempuan itu menjadi lebih besar,” kata Wapres JK.

Lanjut dia, dengan meningkatnya jumlah perempuan di pusaran dunia pendidian tersebut, maka diharapkan peranan perempuan di daerah juga semakin ditingkatkan dengan bimbingan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, di bidang demokrasi, Wapres mengatakan Pemerintah terus mengupayakan keterlibatan perempuan antara lain di pemilihan umum dan porsi jabatan menteri.

“Juga 25 persen menteri di kabinet sekarang itu perempuan, mengalahkan DPR yang ada undang-undangnya harus perempuan 30%. Jadi artinya kita mempunyai juga suatu kemajuan yang berarti,” katanya.

Sementara itu, Kadis Mieke Pangkong mengatakan, komitmen Gubernur Olly Dondokambey melalui kebijakan Pemprov Sulut, khususnya terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui pembangunan pengarusutamaan gender atau PUG di Sulut, dituangkan melalui RPJMD 2016-2021, yang salah satu visi misinya pada strategi pembangunan PUG dan Indeks Kinerja Utama (IKU) melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bapak Gubernur Olly Dondokambey di bidang PUG, khususnya untuk mengatasi permasalahan ‘three ends’, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi,” ujar Pangkong.

Untuk diketahui, Indeks Pembangunan Gender/IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia tetapi lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender/IDG yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non pertanian Sulut

Berdasarkan Hasil Perhitungan BPS dan Kemen PP-PA melalui Buku ‘Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2017 dan 2018’ IPG Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai sebesar 95,04 %, berada pada rangking ke-1 Nasional. Sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender/IDG yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non pertanian Sulawesi Utara berada pada angka 81,24 % Peringkat I Nasional pada tahun 2016-2017, dan diatas angka rata-rata Nasional. (rivco)