MANADO-Ratusan camat dan perwakilan hukum tua (kumtua) serta lurah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dikumpul dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (25/2/2019).

Para camat, kumtua dan lurah ini, dibekali terkait keamanan hingga antisipasi daerah rawan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, yakni Kapolda Sulut, Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto, Kajati Sulut, M Roskanedi dan Wakasdam XIII/Merdeka, Brigjen TNI Faisal Setyawan.

Gubernur Olly Dondokambey saat membuka rakorda tersebut mengaku, pertemuan ini menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi bersama pemerintah kecamatan, lurah dan kumtua yang menjadi garda terdepan di setiap wilayah.

“Kita harus berkomitmen bersama untuk menyukseskan agenda Pemilu Serentak 2019 agar dapat terselenggara dengan aman dan lancar,” kata Olly. Menurut dia, peningkatan kualitas pemilu dan kualitas demokrasi harus didukung oleh semua stakeholder pembangunan, demi kemajuan daerah dan bangsa ke arah yang lebih baik.

“Kebersamaan kita pada momen ini, merupakan perwujudan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap proses pembangunan demokrasi dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya. Meski begitu, Olly menyayangkan karena banyak kepala daerah tidak hadir bersama dalam Rakorda Pemilu Serentak 2019, yang membahas sejumlah hal penting.

Kapolda Irjen Pol R Sigid Hardjanto saat memberikan materi, memaparkan potensi ancaman yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Kata Sigid, ancaman yang dimaksud adalah ancaman teror.

“Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan aparat keamanan khususnya polisi bisa mengatasinya,” ujar Kapolda.

Lanjut dia, hal lain yang menjadi atensi adalah soal penyebaran hoaks. “Ini yang harus kita waspadai bersama, yang bisa merusak persatuan dan kesatuan di Sulut. Tujuan semburan kebohongan untuk menciptakan keresahan yang membuat masyarakat bingung,” ucapnya.

Potensi ancaman lainya, dijelaskannya, yaitu waspada black campaign, aparat penyelenggataan pemilu yang tidak profesional, politik uang atau serangan fajar serta keterlambatan logistik pemilu.

“Kita semua harus mempersiapkan diri, semuanya bisa bersinergi, dan kita TNI Polri sudah membuat komitmen kita netral. Semua stake holder wajib bersinergi, pelaksanaan Pemilu pada semua tahapan harus aman,” tegas Kapolda.

Kemudian, Wakasdam XIII/Merdeka, Brigjen TNI Faisal Setyawan menuturkan, pihak TNI akan siap menunjang bersama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian. Kata Faisal, jajaran TNI hingga Babinsa dan Danramil, selalu mengawal proses demokrasi ini hingga hari pelaksanaan Pemilu 17 April.

“Warga harus lapor jika ada TNI yang tidak netral. TNI itu harus netral, dan mesti menjaga bersama pelaksanaan Pemilu Serentak 2017,” ungkapnya.

Wakasdam mengakui, sejauh ini pihaknya belum menerima adanya laporan-laporan ancaman terntentu di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut. Meski begitu, dia mengajak masyarakat untuk bersama menyukseskan agenda demokrasi ini supaya terselenggara dengan baik.

“Warga juga harus menjaga wilayahnya masing-masing dari ancaman atau kelompok yang suka menebar teror dan sebagainya. TNI terus berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan siap mengawal jalannya Pemilu Serentak 2019,” ujarnya.

Kajati Sulut M Roskanedi saat memberikan materi, menekankan soal pelanggaran pemilu yang mesti diperhatikan bersama baik pemerintah, calon legislatif (caleg) dan calon DPD. Dia menyebut, sejauh ini perkembangan pelaporan terkait pelanggaran pemilu mampu diselesaikan oleh pihak Gakkumdu.

“Gakkumdu ada ada petugas dari kejaksaan. Kita juga akan mengawal bersama proses Pemilu Serentak 2019 ini, agar dapat memberikan satu pemahaman proses demokrasi yang berdasar serta sesuai aturannya,” cetus Roskanedi.

Rakorda ini turut juga dihadiri Komisoner KPU Sulut dan Anggota Bawaslu Sulut, yang turut menyampaikan pemaparan untuk mengajak pemerintah desa dan kelurahan, menyukseskan bersama agenda pemilu serentak tersebut. Rakoda juga dihadiri sejumlah wali kota, bupati dan wakil-wakilnya, serta para pejabat di lingkungan Pemprov Sulut. (rivco tololiu)