Legislator NasDem Sesalkan Pernyataan KPU Terkait Pilwako 2020 Terancam Gagal

oleh -
Anggota DPRD Kota Manado, Franko Wangko. (ist)

MANADO — Tahapan Pemilihan Wali Kota (pilwako) Manado akan segera dimulai.

Namun sayangnya, hingga kini, Pemerintah Kota Manado dan KPU Kota Manado belum juga sepakat terkait besaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilwako 2020 mendatang. Bahkan, pihak KPU tidak menjamin bisa melaksanakan pesta rakyat tersebut jika dana yang disetujui hanya sekira Rp25 miliar.

Menanggapi polemik tersebut, legislator termuda di DPRD Manado, Franko Wangko, menyayangkan sikap KPU Manado yang seolah mengancam tidak melaksanakan pilwako jika anggaran tidak terpenuhi. Menurut dia, ultimatum yang diberikan KPU justru bisa membuat komunikasi terhambat.

“KPU dibentuk untuk melaksanakan pemilihan umum, mulai dari pemilihan legislative, presiden/wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota. Atas dasar apa KPU melakukan ancaman begitu. Yang harus dilakukan adalah merasionalkan jumlah anggaran tersebut,” terang Franko kepada sindomanado.com, Rabu (11/9/2019).

Menurut Politikus Partai NasDem itu, harusnya KPU Kota Manado merasionalkan dan membangun komunikasi politik bukan justru melakukan tindakan yang kontraproduktif.

Terkait klaim Ketua KPU bahwa untuk membayar badan Ad Hoc saja butuh Rp24 miliar juga musti diuraikan dengan lebih mendetail. Pasalnya, kalau kita hitung sederhana dengan mengacu pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk honorarium pelaksana pemilu pada pemilu legislatif lalu maka jumlah yang dibayarkan tidak lebih dari Rp3 miliar. “Kalau pun ada perubahan yang besar dalam pengaturan honorarium tentu harus mempertimbangkan aspek fiskal dan keuangan lainnya,” sebutnya.

Dia menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentu tidak ingin hajatan pilwako menjadi spoiler dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Manado. Namun, dirinya juga yakin, TAPD juga akan menganggarkan hibah pilwako dalam jumlah yang rasional dan tidak mengganggu tahapan pemilu.

“Kebuntuan ini harus segera diakhiri. Pihak KPU harus segera menyusun dan merancang anggaran secara rasional dan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas. Saya berharap, tahapan pilwako berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin yang terbaik untuk Masa Depan kota Manado,” tandas Bendahara Garda Pemuda NasDem itu.

Diberitakan sebelumnya, KPU memberi ultimatum ke Pemkot Manado terkait penyelenggaraan pilwako 2020 mendatang.

Ketua KPU Sunday Rompas menyatakan, jika pemkot tidak mampu mengakomodir anggaran sebagaimana diminta yakni minimal Rp57 miliar, maka pihaknya menolak untuk menyelenggarakan pilwako. “Kita ajukan permintaan anggaran ke pemkot sekira Rp73 miliar. Tapi kalau pun pemkot tak bisa penuhi, maka kita juga sodorkan angka minimal yakni Rp57 miliar,” ungkap Rompas. (kimgerry)