BOGOR – Wakil Gubernur Steven Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda yang digelar Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihadiri para kepala daerah serta pejabat TNI dan Polri.

Kandouw mengatakan, Rakornas tersebut dimaksudkan untuk menyamakan visi pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama periode 2019-2024.

Dia mengakui, kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal penting seperti kemudahan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Arahan presiden soal masuknya investasi untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan sesuai dengan Roadmap pemerintahan Pak Gubernur Olly Dondokambey,” ungkapnya.

Presiden Jokowi sendiri menekankan kepada pemerintah daerah agar tidak ada kebijakan yang diskriminasi atau dicari-cari.

“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan di cari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden.

Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu 57 ribu. Sehingga  kalau ada yang keliru satu dua tiga sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali kota, (karena itu, red) diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu.

“Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden.

Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” katanya.

Ia mempersoalkan yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November.

“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, di Pemerintah Pusat besok akan diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan hari itu juga Presiden akan langsung memerintahkan pekerjanya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Sebab, kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan.

“Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden. (rivco tololiu)