Rio Dondokambey Terima SK Caretaker, OKP Dukung Digelarnya Musda KNPI Sulut

oleh -
Rio Dondokambey menerima SK Caretaker dan siap menggelar Musda KNPI. (Ist)
MANADO – Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Sulawesi Utara mendukung digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulut.
Rio Dondokambey yang telah menerima SK Caretaker dari Ketua Umum DPP KNPI Noer Fahjrieansah pada Senin 11 November 2019, mengakui tugas caretaker yakni menyelenggarakan Musda KNPI Sulut.
“Iya, itu tugas caretaker untuk menggelar Musda KNPI,” ungkapnya Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan, setelah ditetapkan caretaker, maka langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pengarah dan panitia pelaksana.
“Dijadwalkan Musda akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ungkap putra Gubernur Sulut Olly Dondokambey ini.
Diharapkannya, Musda sebagai wadah berhimpun organisasi pemuda ini dapat mempersatukan elemen-elemen pemuda yang ada di Bumi Nyiur Melambai.
“Kenapa kami mengikuti KNPI yang dipimpin Fahjri, karena KNPI ini yang memenuhi aspek legal formal atau yang mengantongi SK Kemenkumham,” ujarnya.
Dikatakan Rio, organisasi kepemudaan akan berjalan efektif apabila mengantongi SK Kemenkumham. Dukungan terhadap pelaksanaan KNPI yang dipimpin Fahjri ini datang dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara.
“Kami sejak awal menghendaki agar KNPI yang di Sulut memiliki legitimasi. Salah satu legitimasi terhadap KNPI yakni memiliki SK Kemenkumham atau tidak,” jelas Ketua GP Anshor Yusra Al Habsyi.
Dia mengatakan, syarat eksistensi KNPI adalah harus memiliki dasar hukum. “Karena dalam menjalankan roda organisasi, KNPI butuh dukungan dari pemerintah termasuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD GMNI Sulut Farland Lengkong, ikut mendukung turunnya SK Caretaker DPD KNPI Sulut.
“Supaya OKP-OKP saat berhimpun di KNPI memiliki dasar dan pegangan yang kuat,” tuturnya.
Selain itu dikatakannya, Musda KNPI bisa menjadi momentum untuk menata kembali KNPI. “Artinya KNPI harus betul-betul menjadi organisasi kader, laboratorium calon-calon pemimpin,” tambahnya.
Mengenai terbitnya SK Careteker DPD KNPI, dijelaskan Ketua DPC GAMKI Manado Fransiscus Enoch, bukan tanpa dasar. Karena menurutnya, DPD KNPI Sulut yang dibekukan adalah kepengurusan yang SK-nya dikeluarkan oleh Rifai Darus yang tercatat periodenya dari 2016 sampai 2019,” bebernya.
Atas dasar itu, Enoch berharap agar Musda bisa secapatnya digelar. “Supaya tidak lagi ada polemik terhadap keabsahan KNPI di Sulut,” tegasnya.
Penerbitan SK Caretaker DPD KNPI Sulut juga mendapat dukungan dari Pemuda Katolik Sulut, termasuk rencana pelaksanaan Musda yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami menginginkan agar KNPI selain memiliki legtimasi secara hukum lewat SK, juga harus memiliki legitimasi dari OKP-OKP yang ada di Sulawesi Utara,” ujar Ketua Komda Pemuda Katolik Sulut Lexi Mantiri.
Selain itu, lanjut Mantiri, juga harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Untuk legitimasi di tengah masyarakat, biarlah nanti dibuktikan lewat program dan kerja setelah pengurus terpilih,” tandas Mantiri.(rivco tololiu)