Ini Tugas dan Tanggungjawab PPK yang akan Direkrut KPU pada Pilkada 2020

oleh
ilustrasi. (ist)

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan perekrutan atau membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur (wagub) serta pemilihan wali kota (Pilwako) dan pemilihan bupati (Pilbup) 2020.

Dimana, Pembukaan perekrutan PPK akan dimulai pada 15 Januari 2020. Untuk Pilgub perekrutan se-Provinsi Sulut dan untuk Pilwako di Tomohon, Bitung dan Manado sedangkan Pilbup di Bolsel, Boltim, Minut dan Minsel. Adapun beberapa tugas kerja dan tanggungjawab yang wajib dan harus dilakukan PPK, sebagai berikut:

 

Kedudukan, Susunan Dan Keanggotaan

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.

(2) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

(3) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(5) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(6) Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka (5) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

(7) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

  • 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  • 4 (empat) orang anggota.

(8) Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

(9) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

(10) Kesepakatan antar anggota sebagaimana dimaksud angka (9) dilaksanakan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara.

(11) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

 

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

(1) membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilihan Tetap;

(2) membantu KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

(3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

(4) menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

(5) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

(6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (5), dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

(7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6);

(8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka (7), kepada seluruh peserta Pemilihan;

(9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;

(10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

(11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

(12) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;

(13) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

(14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan

(15) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

 

Tugas ketua PPK meliputi:

(1) memimpin kegiatan PPK;

(2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

(3) mengawasi kegiatan PPS;

(4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

(6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

(7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi masing-masing Pasangan Calon;

(8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

 

Tugas Anggota PPK meliputi:

(1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

(2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekaniseme pengambilan keputusan PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno dengan ketentuan:

(10) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.

(11) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.

(12) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

(13) Rapat PPK, dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(14) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

(15) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

(valentino warouw)