Tarif PPhB Turun, DJP Sulutenggomalut Ajak Wajib Pajak Badan Segera Lapor SPT

oleh -
(Ilustrasi : Istimewa)

MANADO— Baru-baru ini, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2020 lalu.

Perppu tersebut didorong oleh pemerintah guna mengamankan perekenomian nasional serta stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi virus korona (Covid-19) yang semakin meluas di Indonesia.

Salah satu poin yang ada dalam Perppu tersebut mengatur tentang penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPhB) dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% untuk tahun pajak 2022.

Berdasarkan poin tersebut, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) pun melakukan berbagai tindakan untuk menginformasikan tentang penurunan tarif PPhB dalam penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut, Yul Heriawan mengatakan, penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25%.

“Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahuban 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25%,” ujarnya dalam rilis yang diterima oleh wartawan SINDOMANADO.COM, Senin (6/4/2020).

Lanjut dia, sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran PPhB (Sesuai angsuran PPh Pasal 25) untuk 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.

Sambung Heriawan, terdapat beberapa ketentuan bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, yakni angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (Yang disetorkan paling lambat pada April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

“Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (Yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SP Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22%,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2019 agar segera dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25 tersebut. Adapun yang berhak menerima kebijakan ini ialah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Usaha Tetap atau yang lebih dikenal dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT). (Fernando Rumetor/tr-02)