Cicilan Kredit Pemilikan Rumah Bisa Libur Setahun

oleh -
(FOTO: Istimewa)

JAKARTA – Kabar gembira buat para nasabah kredit pemilikan rumah (KPR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, masyarakat bisa mendapatkan keringanan berupa penundaan cicilan KPR selama satu tahun bagi nasabah yang terdampak pandemi korona (Covid-19).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, keringanan kepada debitur KPR itu tertuang dalam ketentuan POJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus.

“Kalau dia (debitur) terimbas dari Covid-19 baik langsung tidak langsung, mestinya masuk, bisa menunda kredit KPR,” kata Wimboh di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Kendati demikian, dia mengimbau kepada debitur yang memiliki kecukupan dana untuk membayar cicilan agar tetap melaksanakan kewajiban. Sebab, penangguhan cicilan kredit ini hanya diberikan bagi debitur yang benar-benar terdampak dari sisi keuangan imbas virus korona.

“Bagi nasabah yang punya kemampuan bayar kami imbau kepada debitur kalau masih punya ruang untuk mencicil bisa tetap dibayar angsurannya,” jelasnya. Kalangan perbankan menyatakan siap mendukung arahan OJK terkait penundaan cicilan nasabah KPR.  Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Handayani mengatakan, pada prinsipnya BRI mendukung arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aturan tersebut. “BRI memiliki ketentuan untuk mekanisme pengajuan keringanan kredit KPR untuk debitur terdampak Covid 19,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, industri properti Tanah Air mengalami masa sulit. Dia berharap, dukungan pemerintah dalam hal pemberian keringanan kewajiban kepada perbankan juga diberikan kepada pengembang.

“Kalau kepada masyarakat yang memiliki KPR, tentu bisa mengajukan permohoinan kepada perbankan karena statusnya yang di-PHK atau dirumahkan sehingga mengalami kondisi keuangan yang sulit. Dan, saya kira perbankan harus bisa mengerti itu, makanya penegasan diperlukan dari pemerintah kepada bank pemberi kredit,” ungkapnya kepada SINDO Media di Jakarta. (Koran Sindo)