JAKARTA – Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) resmi dibuka pada 24 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Acara yang berlangsung hingga 26 September ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Adapun tema kegiatan ialah “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”.
Pembukaan dilakukan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Turut hadir Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang turut menganugerahkan TPID Awards dan Championship TP2DD.
Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan transformasi digital perlu terus diakselerasi di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat serta ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi,” ucapnya.
“Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang disebutnya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.
“Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030,” ujar Airlangga.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, melainkan harus memastikan inovasi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi riil.
“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Secara nasional, transaksi ekonomi keuangan digital pada Agustus 2026 tumbuh 40,36% secara tahunan (yoy) atau mencapai 6,11 miliar transaksi.
Capaian ini didukung peningkatan akseptasi QRIS yang mencapai 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp1.346 triliun. (nando/*)
