Data Penerima Bantuan Harus Akurat, Masyarakat Perlu Proaktif

oleh
Very Londa, akademisi Unsrat. (FOTO: Istimewa)

MANADO— Imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19) telah berdampak pada mata pencaharian masyarakat.  Banyak masyarakat terpaksa harus berhenti bekerja, bahkan banyak juga yang dirumahkan hingga kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bantuan yang sudah dianggarkan pemerintah pun begitu diharapkan masyarakat di tengah pandemi ini. Pengamat Pemerintahan Sulut, Very Londa berpendapat, pemerintah harus dengan jeli melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan bantuan sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan akurat.

“Juga harus ada sinergitas dan koordinasi yang baik antara pemkot, pemprov, hingga pemerintah pusat agar bantuan yang diberikan juga tidak tumpang tindih,” ungkapnya saat diwawancarai via telepon oleh SINDOMANADO.COM, Selasa (21/4/2020).

Sinergitas dan koordinasi yang baik menurut Londa, diperlukan agar jangan sampai ada masyarakat yang menerima beberapa kali sehingga tidak terjadinya good governance yang baik ataupun adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena data yang tidak akurat.

“Kondisi seperti itu nanti malah membuat masyarakat berpikir bahwa proses-proses penentuan penerima (bantuan) ini ada yang tidak tepat sasaran. Mungkin mereka menerima dua kali atau ada yang seharusnya lebih layak menerima tetapi tidak menerimanya,” tukas Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fispol, Unsrat tersebut.

Lanjut dia, di dalam melaksanakan good governance dalam pemberian bantuan, masyarakat juga harus terlibat aktif untuk mendukung beragam langkah pemberian bantuan yang tengah dijalankan oleh pemerintah.

“Selain dari pemerintah, masyarakat juga (harus terlibat), kalau dia menyadari bahwa dia itu tidak layak menerima bantuan, bahasa Manado-nya sadar diri, jangan sembarang menerima, berikanlah kepada mereka yang lebih layak,” jelasnya

Dirinya juga melihat bahwa saat ini, untuk mengelola keuangan daerah memang cukup sulit karena sebagian besar pendanaan masih bersumber dari bantuan, sementara pendapatan asli daerah (PAD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dirasanya tidak mampu membiayai semua penyelenggaraan penanganan Covid-19.

“Oleh karena itu perlunya juga peran aktif dari masyarakat untuk berhemat dalam hal pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, jangan hanya berharap bantuan dari pemerintah, maka dari itu kiranya kita harus sama-sama saling menopang antara masyarakat dan pemerintah,” jelas Akademisi Unsrat tersebut. (Fernando Rumetor/tr-02)