MANADO – Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut melalui video teleconference dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Selasa (28/4/2020).

Dalam Musrenbang, nampak hadir Pelaksana harian Dirjen Bangda Kemendagri Hari Nurcahya Murni, jajaran Forkopimda Sulut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para bupati dan walikota se Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan dua hal penting mengenai penanganan pandemi covid-19 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Sulut tahun 2021.

Wakil Gubernur Steven Kandouw mengikuti Musrenbang Online dari rumah dinasnya. (Ist)

Terkait penanganan pandemi covid-19, Olly menerangkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD yang diantaranya digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di golongan pendapatan terendah yang berjumlah 741.342 Orang atau 182.026 KK, yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

“APBD Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, ada kurang lebih Rp521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19,” kata Olly.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada bupati dan wali kota yang telah melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 dan mengajak kita semua untuk bangkit dan berkolaborasi dalam menangani pandemi ini,” sambungnya.

Menurutnya, penanganan covid-19 di Sulut, dilaksanakan sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat, yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.

Sebagai informasi, ada 9 kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 ini, rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil, dan pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil.

Kemudian, lanjutnya, pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi Covid-19.

Lanjut Olly, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal maka dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2021 Sulut mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan Tema Pembangunan: Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

“Sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP Tahun 2021, Sulawesi Utara menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2021 , yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat didukung pengembangan pariwisata dan industri berbasis sumberdaya lokal,” paparnya.

Tambah dia, tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka prioritas pembangunan di Sulut diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut dengan fokus terhadap 7 isu strategis.

“Penguatan ketahanan perekonomian daerah pasca pandemi Covid 19, memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, penyediaan SDM promotif dan preventif, sarpras kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, memperkecil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pencapaian 100-0-100 infrastruktur (air bersih-kawasan kumuh-sanitasi), infrastruktur konektivitas wilayah, dan energy, serta peningkatan kualitas pelayanan birokrasi berbasis elektronik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly menerangkan, bahwa kondisi global pandemi Covid-19 ini mempengaruhi pencapaian target pembangunan makro yang telah ditetapkan, sehingga akan dilakukan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan Sulut, yaitu pertumbuhan ekonomi, TPT, tingkat kemiskinan, PDRB, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kekuatan ekonomi Sulawesi Utara bertumpu pada sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi daerah. Karena itu, apabila semua kabupaten/kota terus mendorong sektor pertanian sehingga dapat tumbuh secara positif, maka saya optimis Sulut Tahun 2021 dapat bertumbuh positif diatas rata-rata nasional,” ujarnya.

“Menjadi harapan kami, pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, kami boleh menjadi provinsi yang memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Nasional dalam mewujudkan Indonesia maju melalui transformasi ekonomi,” tutupnya. (rivco tololiu)