Laksanakan Tanggung Jawab, DPRD Tomohon Paripurnakan Pengajuan LKPJ

oleh
Penyerahan LKPJ TA 2019 oleh Wakil Wali Kota Tomohon kepada Ketua DPRD Tomohon. (FOTO: Istimewa)

TOMOHON- Meskipun disibukkan dengan percepatan penanganan penyebaran Covid-19, tidak melunturkan semangat eksekutif dan legislatif Tomohon menunaikan kewajiban. Terbukti lewat pelaksanaan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan agenda pengajuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2019.

Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Tomohon, Kamis (30/4/2029), Pemkot Tomohon di bawah kepemimpinan duet Wali Kota Jimmy Eman dan Wakil Wali Kota Syerly A Sompotan (Emas), mengikuti rapat yang dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah, didampingi Wakil Ketua Erens Kereh AMKL, dan dihadiri oleh anggota DPRD dan jajaran Pemkot Tomohon.

Wakil Wali Kota Tomohon Syerly A. Sompotan yang hadir langsung membacakan penjelasan wali kota tentang LKPJ. Dimana penyampaian dokumen LKPJ ini sesuai dengan amanat pasal 71 Undang-Undang Nomor 23/ 2014 tentang pemerintahan daerah, sedangkan substansi penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistematika LKPJ berpedoman pada Surat Kementerian Dalam Negeri  Nomor 700/479/otda tanggal 22 Januari 2020 kepada gubernur/bupati/wali kota perihal format laporan keterangan pertanggungjawaban.

“Patut kami akui, bahwa kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon.

“Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah serta upaya untuk mendorong pendapatan asli daerah dalam rangka efektifitas pembangunan,” jelas Sompotan kala membacakan penjelasan Wali Kota.

Lanjut dia, secara garis besar komponen APBD terdiri dari tiga aspek yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. “Perlu kami informasikan bahwa realisasi APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 (Data un-audited BPK) sebesar Rp629.763.504.898,40. Angka ini akan terkoreksi setelah audit tim BPK telah selesai,” urainya.

Diketahui, berbagai hasil yang telah ditorehkan Pemkot Tomohon di 2019 silam. “Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI selama enam tahun berturut menjadi bukti nyata bagi kita bahwa pengelolaan keuangan kita dalam koridor yang benar dan akuntabel. Pemerintah Kota Tomohon juga optimistis pencapaian opini WTP ke-7 untuk pengelolaan APBD 2019 di tahun ini kita akan capai berkat kinerja pemerintah dan di dukung sepenuhnya oleh masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Djemmy Sundah mengapresiasi langkah Pemkot yang telah mengajukan LKPJ sesuai waktu yang ditentukan. “Kaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran nomor 700/ 1723/ OTDA, tertanggal : 24 Maret 2020, tentang perpanjangan Waktu LKPJ dimana waktu penyampaian LKPJ diundur paling lambat Kamis yakni 30 April,” terang Sundah.

Guna membahas LKPJ, DPRD telah membentuk Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tomohon Akhir Tahun Anggaran 2019. Yakni Ketua Pansus adalah Ladys Turang, Wakil Ketua Noldie Lengkong, Sekretaris Jimmy S. Wewengkang dan para anggota Christo B. Eman, Priscilla Tumurang, Siane J. Samatara, Hudson Bogia, Ferdinand M. Turang dan Stanly R. Wuwung. “Masa kerja pansus ini 30 hari kerja dihitung sejak hari ini. Untuk itu, diharapkan agar waktu yang tersedia ini dapat dimanfaatkan dengan  maksimal, baik oleh panitia khusus maupun oleh perangkat daerah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan saat ini,” harapnya.

Di kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tomohon menyinggung proses penyerahan bantuan Pemerintah bagi masyarakat. “Saat ini bantuan berupa sembako dari Pemerintah Kota Tomohon untuk masyarakat yang terdampak Covid 19 sementara dalam proses penyaluran di kelurahan-kelurahan. Diharapkan agar penyaluran bantuan ini dapat dievaluasi kembali oleh pemerintah sehingga semua kekurangan yang terjadi dapat diperbaiki agar penyaluran tahap berikutnya dapat berjalan lancar,” tukasnya. (Wailan Montong)