Sektor Pendidikan di Sulut Butuh Perhatian Serius Pemerintah 

oleh -
Ilustrasi tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. (FOTO: Istimewa)

MANADO– Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk sektor pendidikan belum menyentuh persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi. Bidang pendidikan belum tampak menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Minimnya perhatian  tersebut antara lain terlihat belum adanya konsep pendidikan yang disiapkan matang dalam merespons pandemi seperti pembelajaran jarak jauh, pemerataan akses belajar hingga anggaran yang memadai untuk membantu pendidik maupun murid. Belum lagi terkait polemik proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut, Jull Takaliuang melihat, dengan dilaksanakannya PPDB secara online, pasti ada saja daerah-daerah yang akan kesulitan karena adanya keterbatasan dari segi jaringan dan hal-hal lainnya.

“Kalau Manado mungkin bisa, tapi saya tidak bisa menjamin dari daerah-daerah terpencil, yang tidak ada internet untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi, ini yang jadi masalah, sehingga harus dipastikan waktu pendaftarannya cukup,” beber Jull kepada KORAN SINDO MANADO/SINDOMANADO.COM, kemarin. Lebih lanjut, Jull juga menekankan terkait adanya beberapa masyarakat yang berada di Pulau seperti Pulau Talise dan Pulau Bangka yang belum memiliki SMA. “Kalau anak-anak harus mendaftar online, ya kalau di sana bagus sinyalnya bersyukur, tapi kalau tidak berarti mereka harus datang ke Likupang, ini artinya dibutuhkan informasi yang cukup,” tukasnya.

Dia meminta kepada jajaran Dikda Sulut untuk lebih memerhatikan juga persoalan-persoalan seperti itu, agar bisa mensosialisasikan dengan tepat terkait persiapan-persiapan apasaja yang harus dilakukan jika ingin mendaftar PPDB ini.

“Kita tidak bisa memberlakukan batasan-batasan yang sama seperti saat tidak ada Covid-19, seperti kalau ada perpanjagan waktu (Pendaftaran PPDB online) itu dilakukan supaya anak-anak terakomodir kan,” ungkapnya.

Di samping itu, saat pendaftaran telah selesai dan kemudian memasuki tahapan verifikasi data dan berkas di Sekolah yang ada, dirinya meminta agar memperhatikan betul protokol-protokol Covid-19 seperti jaga jarak dan menghindari kerumunan. “Tidak boleh berkerumun seperti dahulu, jadi semua itu harus diperhitungkan secara detail dan membutuhkan kesabaran seperti Presiden katakan, Covid-19 ini extraordinary, jadi semua pihak harus bertanggung jawab,” tutur Jull.

“Memasuki New Normal, saya sendiri tidak yakin bahwa kita siap, karena dari kita kan displin diri (untuk menjalankan protokol Covid-19) masih sangat rendah. Yang dikhawatirkan ketika anak-anak sudah bertemu teman-temannya, mereka akan lupa semua dengan protokol Covid-19 ini,” tambahnya. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan agar sekolah-sekolah serta Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, harus betul-betul mempersiapkan semua proses ini secara baik, agar ke depannya tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diingini bersama.

Diketahui, PPDB 2020 untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Sulut diperpanjang hingga 1 Juli 2020 pukul 24.00 WITA. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh, perpanjangan tersebut dilakukan lantaran pihaknya menemukan adanya beberapa kendala saat pelaksanaan pendaftaran PPDB secara daring atau online yang seharusnya dilaksanakan pada 22 hingga 27 Juni 2020 lalu.

“Pertimbangan penambahan waktu pendaftaran antara lain karena antusias dari masyarakat yang sangat tinggi, dan standar pelayanan Covid-19 yang terbatas dalam penanganan permintaan riset akun pendaftaran,” ujarnya saat dihubungi wartawan Sindomanado.com, Senin (29/6/2020).

Tambahnya, perpanjangan juga dilakukan lantaran adanya gangguan website pendaftaran PPDB online pada hari kedua dan ketiga pendaftaran, serta untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi siswa yang ingin mendaftar di sekolah-sekolah pilihan yang ada.

“Selain itu, adanya kesalahan data lokasi alamat siswa pada data pokok pendidikan (Dapodik) sehingga membuat siswa susah mendaftar PPDB online ini. Pengumuman PPDB sendiri dilakukan pada hari Jumat, 3 Juli 2020 nanti,” tambahnya.

Terkait sistem pembelajan sendiri, dirinya menerangkan bahwa untuk sekolah-sekolah yang masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), dapat dilaksanakan secara luring atau offline, dimana pihaknya bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI). “Untuk pembelajaran daring (online), boleh membeli pulsa internet untuk siswa dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk honor guru juga bisa menggunakan dana BOS itu, sesuai dengan ketentuan pastinya,” terang Punuh.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19.

Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengambil kebijakan di daerah berzona merah, oranye, dan kuning tidak boleh melaksanakan pendidikan tatap muka, namun PJJ atau belajar dari rumah tetap saja tidak efektif. Hal ini terjadi karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi dari kurikulum. Selain itu, tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, seperti orang tua tidak punya pulsa, sekolah tidak punya  anggaran dan lainnya. Bahkan, dampak dari Covid-19 ini juga mengakibatkan banyak sekolah swasta yang akhirnya kolaps hingga tutup. “Dari sekian ribu sekolah, banyak yang kolaps karena orang tua tidak bisa bayar SPP dan seterusnya. Kondisi objektif ini saya menyebutnya darurat pendidikan Indonesia. Jadi risikonya besar terkait dengan ini,” tuturnya.

Kendati banyak mendapat sorotan, Kemendikbud berdalih PJJ, khususnya di jenjang pendidikan tinggi sudah berjalan efektif. Keyakinan Kemendikbud tersebut berdasarkan survei terhadap model PJJ saat pandemi belum lama ini.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam mengatakan, pada Maret, sebanyak delapan juta mahasiswa dan 300.000 dosen secara mendadak bertransformasi ke dalam pembelajaran online. “Dari hasil survei tersebut, didapatkan 70% menyatakan pembelajaran online dinilai baik bahkan sangat baik, 30% lainnya mengakui masih adanya kelemahan.  Kendalanya seperti keterjangkauan dan stabilitas jaringan, kadang-kadang suara hilang di tengah-tengah kuliah atau putus koneksi,” katanya.

Berdasarkan catatan tersebut, Kemendikbud segera melakukan perbaikan agar pada pembukaan semester depan, pembelajaran melalui online dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Guru besar bidang teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menjelaskan, Kemendikbud pun melakukan pelatihan bagi seluruh dosen akademik dan vokasi selama sebulan penuh. Pelatihan gratis ini juga berisi tips dari para pakar dan praktisi dalam penggunaan teknologi pembelajaran online, seperti tentang pedagogik, perencanaan pembelajarannya, manajemen sistem, hingga cara memanfaatkan berbagai teknologi yang ada serta hemat pulsa.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh di semua jenjang sekolah. Walaupun demikian, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dijalankan pemerintah patut diapresiasi. Namun demikian, tetap dibutuhkan adanya perbaikan untuk memastikan semua siswa dapat mengaksesnya.

Ada beberapa poin yang sesungguhnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional selanjutnya. Nadia memaparkan, yang pertama adalah penggunaan blended learning secara intensif dalam sistem pendidikan. Kemudian peningkatan jiwa inovasi dan jiwa entrepreneurial kepala sekolah, guru dan siswa dalam menyiasati kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Berikutnya adalah perlunya penjajakan untuk kerjasama sektor swasta-publik dalam sektor pendidikan, terutama dalam aspek penyediaan infrastruktur. Yang terakhir adalah perlunya evaluasi dalam sistem pelatihan guru yang ada. (Fernando Rumetor/Koran Sindo)