BITUNG — Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggan sambungan air minum, PDAM Duasudara Bitung menggandeng Kejari Bitung. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Kejari Bitung, Selasa (29/9/2020).
Direktur PDAM Raymond Luntungan mengatakan, masih banyak yang harus dilakukan dalam upaya perbaikan dan semua itu membutuhkan dana atau investasi yang cukup besar.
“Yang menjadi kendala saat ini, masih banyak pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan. Total tagihan pelanggan yang belum terbayar, sekira Rp40 miliar sampai Rp45 miliar. Ini angka yang cukup besar karena terakumulasi dari beberapa tahun,” ungkap Luntutng.
Dia membeber, dalam tiga tahun terakhir ini, piutang pelanggan itu rata-rata Rp7 miliar setiap tahunnya. Piutang pelanggan menjadi dasar PDAM Duasudara Kota Bitung untuk melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bitung. “Karena sepertinya untuk masalah ini kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh pelanggan, padahal air yang merupakan kebutuhan kebutuhan hidup orang banyak harusnya menajadi nomor satu,” tukasnya.
Sementara itu, Kajari Bitung Frankie Son, menyambut baik kerja sama tersebut. “MoU ini sangat dibutuhkan bagi BUMD, supaya peningkatan kualitas pelayanan itu dapat tercapai. Saya sangat kagum dengan kerja sama ini dan kami siap membantu serta sangat terbuka dengan kendala yang akan dibicarakan,” kata Kajari.
Ia menambahkan, air merupakan kebutuhan utama karena kalau tidak ada air, tidak bisa minum dan tidak bisa masak. “Sangat berterima kasih dengan kerjasama ini karena PDAM akan terus memacu pelayanan yang lebih baik. “Kejaksaan bertanggung jawab terhadap mendampingi BUMD, BUMN dan pemerintah daerah ketika dapat masalah seperti ini. Kerja sama ini kiranya dapat digunakan dengan baik dan bijaksana, supaya dapat menunjang tugas-tugas yang sudah ada,” pungkasnya.
Hadir juga dalam kesempatan ini, Manager Umum, Joubert Kussoy, Manager Tehnik Jahnes Turang, Asisten Manager bidang Umum, Oudy Lumingkewas. (yappi letto/get)
