MANADO – Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diminta mewaspadai adanya informasi-informasi bohong (hoaks) terkait program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif UMKM yang kini marak beredar di media sosial (medsos).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut melalui Plh Kabid Usaha dan Pembiayaan, Jahja Gultom, Senin (19/10/2020).

Ia menuturkan, informasi hoaks yang beredar tersebut dalam bentuk form terkait pengajuan Banpers Produktif Usaha Mikro tahap III.

“Kebetulan ada kenalan kirim form ini ke saya untuk menanyakannya. Saya kemudian langsung konfirmasi ke Kementrian Koperasi dan UKM guna menanyakan form yang beredar itu. Ternyata jawaban dari kementrian form itu adalah hoaks,” ucap Gultom.

Ia pun mengingatkan warga agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar yang kebenarannya belum pasti soal Banpres Produktif Usaha Mikro.

“Harus teliti. Jangan sampai kita sudah terlanjur isi data diri, tetapi nyatanya form yang kita isi tersebut bukan dari kementrian. Takutnya data kita itu akan digunakan untuk hal-hal lain,” bebernya.

Gultom berharap warga yang ingin mengetahui soal Banpres Produktif UMKM agar dapat mendatangi kantor Dinas UMKM di kabupaten/kota untuk mengetahui penjelasan terkait pengajuannya.

“Lebih baik datang langsung dan tanya ke kantor UMKM di daerah masing-masing. Itu supaya jelas dan tidak salah,” tuturnya.

Pemerintah desa dan kelurahan, diharapkannya dapat membantu menyosialisasikan terkait program Banpres Produktif UMKM ini, supaya masyarakat yang punya usaha yang terdampak Covid-19, bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta.

“Kalau tahap pertama ada 5.500-an dan tahap kedua sekira 3.000-an. Itu yang masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM Sulut. Tapi, ada juga banyak usulan dari BUMN, baik BRI, BNI, PNM serta koperasi yang berbadan hukum,” tandasnya. (rivco tololiu)