MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyeriusi upaya pencegahan banjir di Kota Manado. Salah satunya meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai.
Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan, usulan normalisasi sungai di ibu kota Provinsi Sulut sudah disampaikan ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara virtual, Selasa (23/2/2021).
“Ini menjadi salah satu penyebab banjir jika intensitas hujan tinggi mengguyur Manado dan daerah sekitarnya. Makanya, lewat rakor bersama Menteri PPN, kami usulkan normalisasi sungai di Manado,” ungkap Kandouw.
Ia menyebut, keberadaan sejumlah sungai di Manado memang sangat mendesak untuk dilakukan normalisasi. Masalah banjir yang terjadi di Manado menjadi keresahan masyarakat, karena belakangan saat musim hujan air sungai cepat meluap menggenangi pemukiman warga.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat ditindaklanjuti, agar supaya persoalan banjir yang menjadi kekhawatiran warga bisa teratasi,” sebutnya.
Selain itu, Kandouw juga memaparkan sejumlah proyek prioritas di Bumi Nyiur Melambai dalam mendukung pelaksanaan major project dan prioritas nasional kepada Menteri PPN.
Seperti industri pertanian dan perikanan yang menurutnya sangat penting dalam mendongkrak ekonomi daerah di tengah-tengah pandemi, termasuk juga didalamnya pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
“Di tengah-tengah pandemi Covid-19, yang paling resilience itu pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Selanjutnya soal pembangunan jalan Tomohon-Manado. Di mana menurut Kandouw, lalulintas darat yang paling tinggi ada di ruas Tomohon-Manado yang juga menghubungkan antara pusat kegiatan nasional, Manado dan beberapa daerah sekitarnya.
Sementara itu, Menteri PPN dalam arahan menjelaskan bahwa rakor tersebut ditujukan untuk membahas program-program prioritas nasional dari masing-masing daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Untuk memberikan sebuah kegiatan forum antara gubernur dan bappenas yang bertanggung jawab dalam rangka kegiatan nasional sehingga kita bisa membuat program-program baik itu yang masuk dalam kegiatan nasional yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah,” katanya.
Selain itu juga, Suharso menuturkan bahwa forum ini diagendakan untuk membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.
Menteri juga meminta kepada para kepala daerah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi tema pada RKP 2022 dimana prioritasnya mencakup pada memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.
“Saya mohon bisa menjadi perhatian dalam hal ini,” tandasnya. (rivco tololiu)
