BITUNG – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Komisi IX DPR-RI menggelar sosialisasi Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 di Kota Bitung, Senin (1/3/2021).
Kegiatan sosialisasi yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 ini, dihadiri langsung Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene, Wali Kota Bitung Max Lomban beserta jajaran terkait, sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulut dan DPRD Kota Bitung, serta masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemkot Bitung, Frangky Soriton dalam laporannya mengatakan, Pemerintah Kota Bitung sangat siap menyukseskan bersama PK tahun 2021 dengan dukungan kader pendata yang disiapkan sebanyak 372 orang.
“Tenaga pendata ini dilibatkan dari ASN, THL, PPKD dan lainnya. Jadi total untuk kader pendata ada sebanyak 372 orang,” ungkap Soriton.
Ia menyebut, saat ini sesuai data pihaknya ada sebanyak 70.518 kepala keluarga (KK) yang terdata dipihaknya. PK tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh BKKBN dari 1 April hingga 31 Mei 2021, menurutnya, akan sangat membantu untuk memperoleh data akurat kembali keberadaan penduduk di Kota Bitung.
“Para tenaga pendata ini kita libatkan dari setiap kelurahan, supaya mereka mengenal betul daerah dan masyarakatnya,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut melalui Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin), Ignatius Worung SE MSi menerangkan, pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2014, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga,” jelasnya.
Lanjut Worung, aturan ini mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan program KKBPK diperlukan data dan informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
“PK tahun 2021 ini, harus didukung semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah di kabupaten/kota sampai tingkat desa dan keluarahan. Ini merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene mengakui PK tahun 2021 sangat strategis yang bisa menunjang banyak program penting pemerintah pusat dan daerah.
“Ini akan dilaksanakan oleh BKKBN pada 1 April sampai 31 Mei 2021. Semua masyarakat harus mendukung program ini, karena manfaatnya sangat besar,” aku Runtuwene.
Mantan legislator DPRD Sulut ini menjelaskan, pendataan keluarga tahun ini bertujuan untuk perencanaan kesejahteraan keluarga Indonesia secara maksimal.
“Data ini sangat penting dala kebijaikan atau menjalankan program kerja pemerintah pusat dan daerah. Seperti penyaluran bantuan misalnya. Makanya saya sangat setuju pendataan dilakukan oleh BKKBN, karena dapat menghasilkan data yang valid dan akurat,” bebernya.
Runtuwene juga memaparkan soal penanganan stunting yang punya kaitan erat dengan pendataan. Menurutnya, masalah stunting harus menjadi perhatian serius bersama dengan melibatkan banyak pihak-pihak terkait.
“Ini bukan cuma masalah kesehatan atau gizi. Tempat tinggal, konsusmsi air bersih dan lainnya, semua punya keterkaitan dalam upaya memberantas stunting di Sulut. Makanya, ini harus menjadi perhatian serius kita bersama, terutama pemerintah dan instansi terkait di daerah ini,” tandasnya. (rivco tololiu)
Tinggalkan Balasan