Minahasa Bakal Miliki Perda Ketenagakerjaan

oleh -
Tampak pertemuan antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Mintje Wattu bersama Bupati Minahasa, Royke Roring, Selasa (15/6/2021). (Foto: Istimewa)

TONDANO – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Utara (Sulut) Mintje Wattu melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Minahasa Royke Octavian Roring, Selasa (15/6/2021) siang.

Diketahui, pertemuan itu dilakukan oleh Mintje dalam rangka menyerahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 terkait optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Mintje Wattu menyampaikan, bahwa pihaknya sangat berterima kasih karena Bupati Minahasa mau menerima kunjungan audiensi pihaknya di sela-sela kesibukan sebagai seorang Bupati.

“Jadi tadi kami sudah menyerahkan Inpres No 2 tahun 2021 untuk pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Minahasa,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh wartawan harian ini.

Selama ini, kata dia, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sudah terjalin dengan sangat baik. “Ini yang akan kami jaga terus dan juga kami kembangkan,” tukas Mintje.

Dirinya pun berharap dengan adanya kerjasama yang baik ini, nantinya seluruh pekerja yang ada bisa terlindungi. “Baik di pemerintahan, swasta maupun informal bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga kelanjutan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa berupa usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) pekerja rentan yang telah disetujui dan akan segera diterbitkan.

Selain itu juga, beber Mintje, akan diterbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para perusahaan terkait pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pekerja informal yang ada di Minahasa.

“Tadi sudah ada komitmen dari Pak Bupati nantinya akan dikeluarkan Perda Ketenagakerjaan, Surat Edaran CSR untuk perusahaan, juga akan menambah cakupan kepesertaan pekerja informal, kepesertaan Anggota DPRD, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnada) dan ibu-ibu PKK,” tutup Mintje. (Fernando Rumetor/*)