Pelapor Pertanyakan SP2HP Tanah Gogagoman Dinilai Tak Sesuai Fakta

oleh -
Kasus Tanah 1,7 Hektar di Gogagoman Kotamobagu. (ist)

KOTAMOBAGU- Pelapor Asa Saudale terkait Kasus tanah seluas 1,7 Hektar di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut) melalui Prof Ing Mokoginta menilai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut nomor B/245/IX/2021/Dit Reskrimum tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Pasalnya, dalam SP2HP tersebut menerangkan bahwa penyidikan telah melakukan rangkaian penindakan dalam rangka penyidikan berupa penggeledahan di Kantor ATR/BPN Kota Kotamobagu dan Kantor Lurah Gogagoman untuk mencari dan menemukan warkah tanah dan jejak pencatatan administrasi atas penerbitan SHM No.2567/2009 atas nama Marthen Mokoginta, namun upaya tersebut tidak menemukan hasil dan barang bukti yang diduga telah dibuat dengan keterangan palsu atau dipalsukan tidak ditemukan.

“Tidak ditemukan dokumen dan warkah tanah SHM 2567. Seharusnya kesimpulannya sertifikat 2567 dan turunannya adalah palsu. Yang kami lapor, perampasan hak atas tanah dan pemalsuan, mengapa selalu fokus pada pembeli tanah, mereka juga korban kok. Mengapa bukan orang-orang yang kami laporkan dan apalagi yang ditunggu oleh penyidik untuk menetapkan tersangka apalagi SPDP sudah dikirim ke kejaksaan sejak bulan mei awal tegas Prof Ing Mokoginta, Selasa (14/9).

Lanjut dia, kami pelapor juga sudah konfirmasi langsung ke Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan. Dimana beliau menjelaskan, mereka sampaikan untuk perkara pemalsuan surat mereka harus menemukan bukti surat yang dipalsukan maka nya mereka duga bahwa warkah dalam pembuatan sertifikat 2567 ada keterangan atau tanda tangan yang dipalsukan.

“Pak Direskrimsus juga menambahkan, untuk perampasan hak atas tanah adalah orang yang saat ini menguasai hak atas tanah tersebut yang paling bertanggungjawab karena perolehan hak tersebut didapat dengan cacat administrasi dan kami berharap itu akan jadi konstruksi perkara untuk dapat menemukan siapa yang bertanggungjawab atas keterangan atau dokumen yang dipalsukan sehingga sertifikat 2567 terbit. Mereka berusaha menyidik perkara secara obyektif tanpa ada intervensi dari pihak pelapor ataupun terlapor sesuai fakta hukum,” tegas Mokoginta.

“Kami juga menyayangkan sikap penyidik yang membiarkan penggunaan bukti palsu seperti yang dilakukan terlapor di PN Kotamobagu,” tambah dia.

Sementara itu, terkait gugatan penggugat di PN Kotamobagu, Kuasa Hukum Pelapor Steven Zekeon mengatakan, saat ini sidang sudah agenda pembuktian saksi dari penggugat dan jika kami melihat serta mengamati fakta-fakta dalam persidangan maka kami yakin gugatan penggugat akan ditolak dan tidak diterima namun kami tetap menyerahkan semua keputusan ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

“Karena kami yakin majelis hakim yang memeriksa perkara ini brsikap objektif tanpa terpengaruh jika ada intervensi-intervensi dari pihak lain dan majelis hakim akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan,” pungkas dia. (valentino warouw)