TPID Sulut Terus Koordinasi Pastikan Inflasi Tetap pada Level yang Mendukung Perbaikan Ekonomi Daerah

oleh
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Arbonas Hutabarat. (Foto: Fernando Rumetor)

MANADO – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Manado dan Kota Kotamobagu kembali mencatatkan penurunan pada bulan November 2021.

IHK Kota Manado tercatat inflasi sebesar 0,03% (mtm) sedangkan IHK Kotamobagu tercatat deflasi sebesar 0,53% (mtm) pada November 2021. Tekanan inflasi tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat inflasi 0,44% (mtm) dan 0,47% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Arbonas Hutabarat mengatakan, memandang pola historis dan perkembangan aktivitas di kota pencatatan Inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) hingga November 2021, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun 2021.

“Tren aktivitas masyarakat yang terus berada dalam trajektori peningkatan diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi rumah tangga terutama menjelang perayaan natal dan tahun baru,” ujar Arbonas dalam press rilis, Rabu (1/12/2021).

Kata dia, meski pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas pada akhir Desember 2021, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan relatif lebih tinggi dibandingkan bulan November maupun Desember tahun lalu.

Selain itu, risiko pergerakan inflasi juga masih dibayangi risiko cuaca seiring peningkatan curah hujan akibat fenomena global La Nina. Kenaikan curah hujan diprakirakan mempengaruhi tingkat pasokan dipasar terutama pada komoditas perikanan seiring dengan risiko penurunan produksi nelayan.

“Hal ini juga diindikasikan oleh pergerakan IHK komoditas perikanan yang secara konsisten memberikan tekanan inflasi baik di Manado maupun di Kotamobagu. Memandang hal tersebut, langkah-langkah strategis tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan inflasi di Sulawesi Utara tetap pada rentang sasaran 3,0±1% (yoy),” jelas Arbonas.

Oleh karena itu, sinergi seluruh dinas dan kementerian/lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis seperti Barito dan komoditas perikanan baik melalui kerangka Kerjasama daerah (KAD) ataupun bentuk lainnya.

“Monitoring produksi dan harga komoditas perikanan hingga tingkat pelelangan perlu dilakukan untuk memahami rantai nilai komoditas hingga ke tingkat konsumen. Dengan memahami rantai nilai tersebut, kebijakan pengendalian yang optimal dapat diberlakukan dengan tujuan pengendalian harga dan menjaga kesejahteraan nelayan,” tuturnya.

Sementara itu, komoditas-komoditas hortikultura perlu terus diperhatikan terutama menjelang akhir tahun. Kemampuan produksi Sulut dan daerah penghasil lainnya perlu terus dimonitor untuk menjaga gap antara kenaikan permintaan dan pasokan tetap pada kondisi yang optimal bagi perekonomian.

“Sebagai tindak lanjut, TPID Sulawesi Utara telah melakukan koordinasi teknis untuk menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi di akhir tahun,” tukas Arbonas.

Dengan strategi 4K, Bank Indonesia dan TPID tingkat Provinsi maupun Kab/Kota di Sulawesi Utara tetap berkomitmen menjaga tekanan inflasi Sulut tetap pada level yang mendukung perbaikan perekonomian daerah. (Fernando Rumetor)