MANADO – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menjadi salah satu urat nadi penyegaran pemerintahan. Khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan

“Pengadaan barang dan jasa sangat berperan terhadap pemerintahan dan pembangunan. Mengingat anggaran APBD Sulawesi Utara yang totalnya Rp4 triliun separuhnya berhubungan dengan Biro PBJ,” kata Sekdaprov Asiano Gamy Kawatu (AGK) saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) dan Penandatanganan Pakta Integritas di Hotel Aston Manado, Selasa (18/1/2022).

“Saya tahu Biro ini sejak berdiaspora dari Biro Pembangunan kemudian bagian dari Biro Perlengkapan, dan akhirnya menjadi Biro sendiri. Ini adalah proses yang panjang untuk membuat unsur-unsur yang ada di dalamnya menjadi lebih memahami apa tugas pokok dan fungsi dari Biro ini,” ungkap Kawatu.

Terkait pelaksanaan PKS Biro PBJ, Sekdaprov menuturkan harus ada beberapa hal yang didapatkan dari kegiatan ini, yaitu peningkatan kemampuan, peningkatan keterampilan yang merupakan hal wajib, serta terkait silahturahmi dan interaksi.

Sementara itu, berkaitan dengan penandatanganan Pakta Integritas, Sekdaprov meminta agar butir-butir dari Pakta Integritas tersebut harus dikawal dan diamalkan agar dapat benar-benar terwujud pada proses pelaksanaan kerja.

“Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa lelah dan jangan pernah merasa putus asa. Selain itu juga jangan pernah bilang kalau kita tidak bisa. Kita harus membawa nilai-nilai tekad dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat yang terbaik,” pesan Sekdaprov.

“Saya berharap PKS ini menambah wawasan pengetahuan dari teman-teman semua, dan kiranya mampu dikongkritkan dalam tugas kerja nanti,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Karo PBJ Wanda Musu, para pejabat dan seluruh ASN serta THL pada Biro PBJ Setdaprov Sulut. (rivco tololiu)