Belajar dari Pemilu 2019, Parpol Perlu Siapkan Kader Berkualitas untuk Maju di Pemilu 2024

oleh
Pengamat politik dan pemerintahan Ferry Daud Liando. (FOTO: Istimewa)

MANADO- Pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Momentum pemilu itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak penyelenggara maupun partai politik (Parpol).

Hal ini disampaikan Ferry Daud Liando saat membawa materi dalam diskusi yang digelar oleh Pusat Studi Demokrasi bertajuk “Dinamika dan Tantangan Politik 2022 Menuju Pemilu 2024”, Jumat (4/2/2022).

Karena menurut Liando, persiapan itu perlu diisi dengan mekanisme pendidikan politik, terutama pendidikan politik oleh parpol bagi kadernya untuk dipersiapkan sebagai calon. Sehingga yang dicalonkan adalah kader yang berkualitas baik.

“Hasil pemilu 2019 belum sepenuhnya menghasilkan anggota DRPD yang berkinerja baik,” kata Liando.

Liando menilai, dalam hal kemampuan dasar, masih banyak anggota DPRD yang belum pernah menyampaikan gagasan di forum-forum resmi baik di fraksi, komisi maupun di paripurna.

“Hal itu terjadi karena kemampuan public speaking sangat terbatas. Mereka belum terlatih sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Itulah sebabnya kebijakan politik di daerah lebih banyak didominasi dan dikuasai oleh eksekutif,” tutur Dosen Kepemiluan itu.

Kemampuan dalam perencanaan anggaran dan analisis hukum sangat terbatas dan semua berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memperjuangkan kepentingan publik.

“Sebagain ada yang harus berurusan dengan hukum karena masalah moral. Hasil yang buruk ini disebabkan karena tidak adanya kepedulian parpol dalam mendidik dan melatih kader-kadernya sebelum menjadi calon,” tutur Liando.

Liando menilai, sebagain parpol masih mengutamakan masyarakat yang sanggup menyetorkan uang sebagai syarat untuk dicalonkan parpol dan sebagain juga masih menonjolkan hubungan keluarga untuk dicalonkan.

“Proses pendidikan dan kaderisasi masih langka dalam proses seleksi caleg di Sulut. Padahal setiap tahun semua parpol yang memiliki kursi di DPRD mendapat bantuan dana yang bersumber dalam APBD,” ucapnya.

Dikatakan Liando, bantuan itu sesungguhnya dimaksudkan agar parpol bisa menjalankan fungsi kaderisasi jauh sebelum tahapan pemilu di mulai. Namun yang terjadi parpol nanti sibuk menyiapkan calon baru terjadi disaat tahapan pendaftaran dimulai.

“Oleh karena itu saya mendorong agar waktu yang panjang sebelum tahun 2024, masing-masing parpol sudah mulai menjaring nama-nama kader yang potensial kemudian mereka dilatih soal kepemimpinan, manajemen, hukum, tata kelola pemerintahan dan etika moral,” ujarnya.

“Sebab skill ini yang dibutuhkan sebagai bekal mereka jika terpilih menjadi anggota DPRD nanti,” tandas mantan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat itu.

Selain Liando, turut menjadi pembicara Prof. Firman Noor PhD selaku peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Meidy Tinangon S.Si M.Si selaku Komisioner KPU Sulut juga sebagai pendiri GMM dan dan Junior Rawis selaku Direktur PSD GMM.

Diskusi yang digelar secara daring ini, dipandu oleh Mineshia Lesawengen selaku peneliti PSD GMM. (Redaksi)