Liando: Demokrasi Banyak Disalahgunakan

oleh -27 Dilihat
Kegiatan simposium yang digelar biro pemerintahan dan Otda Sekretariat daerah Provinsi Sulut. (FOTO: Istimewa)

MANADO- Sistem politik dan pemerintahan demokratis adalah pilihan yang harus dianut bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh founding fathers dalam konstitusi RI.

Pilihan terhadap demokrasi karena sistem politik yang kain seperti teokrasi, oligarki dan monarki tidak cocok diterapkan di Indonesia oleh karena karakter bangsa yang berbeda-beda seperti suku, agama dan ras. Sehingga, demokrasi adalah pilihan terbaik.

Hal itu dikatakan Dosen Ilmu Politik Unsrat Ferry Daud Liando ketika memberikan materi pada kegiatan simposium yang digelar biro pemerintahan dan Otda Sekretariat daerah Provinsi Sulut, Rabu (20/4/2022).

Membawakan materi yang berjudul “Mewujudukan Masyarakat yang Demokratis”, Liando mengatakan bahwa meski demokrasi adalah pilihan yang tepat, namun belakangan ini ada kecenderungan penerapan demokrasi disalahgunakan.

Kata Liando, semua pihak selalu merasa berhak menduduki jabatan-jabatan strategis dengan alasan negara demokratis bahwa setiap warga negara berhak. “Padahal untuk jabatan-jabatan tertentu tidak mungkin harus diisi oleh semua orang,” ujarnya.

Banyak warga negara kerap menghina kewibawaan negara. Kemudian penegak hukum kerap sulit bertindak karena pelaku selalu berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah hal asasi di negara demokrasi. Salah satu cara menjaga demokrasi, setiap warga negara tidak cukup jika hanya menuntut hak-hak sebagai warga negara. “Tetapi ada kewajiban-kewajiban politik juga yang harus dikedepankan yaitu menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara kegiatan,” jelas Akademisi Unsrat tersebut.

Adapun, simposium dibuka oleh Sekda Gemmy Kawatu dan didahului oleh laporan kepala Biro Pemerintahan dan Otda Weldy Ruddy Poli SP MA. Selain Liando, narasumber lainnya adalah Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa dan Ketua Pokja 1 PKK Dr. Preysi Sibi dan Moderetor Inggrid Runtunuwu. (Redaksi)