Tahapan Pilkada Mulai Berjalan, BPJS Ketenagakerjaan Harap Pemda Berikan Perlindungan Bagi Penyelenggara

oleh
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Sunardy Syahid. (FOTO: Fernando Rumetor)

MANADO – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Sulawesi Utara sudah mulai berjalan. Terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 15 Kabupaten/Kota sudah melakukan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

BPJS Ketenagakerjaan pun tak luput mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perlindungan kepada para penyelenggara Pilkada, baik itu dari KPU maupun Bawaslu, lewat berbagai program dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten/Kota terkait perlindungan kepada para penyelenggara,” ucap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Sunardy Syahid, Selasa (28/5/2024).

Kata dia, sudah ada 3 daerah yang mengkonfirmasi akan memberikan perlindungan kepada para penyelenggara Pilkada, yakni Manado, Minahasa Selatan, dan Kotamobagu.

“Total yang dicover dari penyelenggara Pilkada di 3 Kabupaten/Kota tersebut kurang lebih 6.000-an orang,” beber Sunardy.

“Kita berharap Kabupaten/Kota lainnya bisa ikut menyisihkan anggaran untuk perlindungan penyelenggara Pilkada,” sebutnya.

Adapun besaran iuran untuk perlindungan dasar bagi penyelenggara Pilkada hanya sebesar Rp16.800 per orang.

Perlindungan yang akan didapatkan berupa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

“Perlindungan diberikan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada. Jadi mungkin ada yang sebulan saja, ada juga yang delapan bulan,” kata Sunardy. (Fernando Rumetor)